KUTACANE | Sekjen Dewan Kehormatan Daerah (DKD) LSM Kaliber Aceh, Khairul, meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh agar melakukan audit pemeriksaan di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemerintah Aceh Tenggara untuk tidak main mata.
“Kami meminta BPK RI perwakilan Aceh untuk dapat melakukan pemeriksaan se real real nya, terkait dana APBK,DAU dan DAK, untuk itu jangan coba-coba ada bermain main mata dengan pemerintah daerah,” kata Khairul kepada Awak media Minggu 2 Maret 2025.
Dikatakan Khairul di Aceh Tenggara diduga banyak permasalahan pekerjaan infrastruktur yang dianggap bermasalah dan dianggap merugikan keuangan negara seperti dugaan yang diketahui Dinas Dikjar, PUPR, Perkimtan, BPBD,Dinas Sosial, Pariwisata dan lain lain.
Kemudian diketahui bahwa pihak BPK RI perwakilan Aceh saat ini sedang berada di Aceh Tenggara untuk melakukan pengauditan kerugian negara.
“Saya tegaskan BPK-RI perwakilan Aceh untuk mengaudit kerugian negara sebaik baiknya, tanpa ada dugaan iming iming lain nya. Sebab BPK-RI sudah ditanggung oleh negara,” tegasnya.
Khairul juga mengaku sekecil apapun temuan BPK RI perwakilan Aceh dilapangan wajib dilakukan audit, apa lagi yang lebih besar. Hal itu sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia untuk memberantas kerugian uang negara.
“Sekecil apapun ditemukan BPK-RI perwakilan Aceh dilapangan, kami minta dilakukan audit, karena itu menyangkut uang negara,” sebut Khairul.
Khairul berharap kepada BPK RI perwakilan Aceh untuk dapat bekerja profesional, tegas dalam menjalankan tugas untuk mengaudit uang negara yang sudah direalisasikan ke Kabupaten Aceh Tenggara.
(Laporan Salihan.Beruh)
