Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan mengaudit pengelolaan aset daerah, khususnya aset bergerak seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan alat berat.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang buruk selama ini telah merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Menurutnya, banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.
“Sangat sepakat dengan wakil DPRA mengenai aset daerah, kami juga sering menerima laporan tentang aset yang dikuasai pihak lain dan penyalahgunaan yang merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Fauzan pada Rabu (29/1).
Ketua SAPA menegaskan bahwa DPRA harus segera membentuk Pansus untuk memastikan seluruh aset pemerintah Aceh terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan indikasi aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, hal tersebut harus diusut tuntas.
Selain itu, Fauzan mengusulkan agar setiap aset diberi tanda khusus, seperti stiker berlogo daerah, untuk mencegah penyalahgunaan. Ia juga menyarankan agar aset yang sudah tidak layak pakai segera dilelang agar anggaran daerah bisa lebih efisien.
“Jika aset tidak lagi bermanfaat, sebaiknya dilelang. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua SAPA menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan aset daerah. Ia meminta DPRA untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas dan tidak menunda pembentukan Pansus.
“Jangan membiarkan pemborosan ini terus terjadi. Pengelolaan aset pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
