Banda Aceh – Penundaan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 menuai kritik keras dari Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami.
Pihaknya mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera menindaklanjuti evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mengesahkan APBA 2025 tanpa penundaan lebih lanjut.
Hasil evaluasi Kemendagri yang diterima Pemerintah Aceh pada awal Januari 2025 menyoroti perlunya pemangkasan anggaran perjalanan dinas demi mengutamakan kegiatan prioritas. Namun, hingga kini, APBA 2025 belum juga disahkan, memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penundaan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga menghambat pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera membahas kembali APBA, mengevaluasi kegiatan yang tidak produktif, dan memastikan anggaran dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegas Fauzan. Rabu 22 Januari 2025.
SAPA menilai bahwa keterlambatan pengesahan APBA akan berdampak serius, terutama pada terhambatnya pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan, mengganggu pelayanan publik, serta melemahkan perekonomian Aceh.
Fauzan juga mengingatkan Penjabat Gubernur Aceh agar tidak meninggalkan catatan buruk selama masa kepemimpinannya. “APBA 2025 harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar dokumen formal yang mengakomodasi kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap program dalam APBA harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. SAPA mendesak agar anggaran yang tidak produktif segera dievaluasi dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, SAPA menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. “Setiap sen dari APBA harus digunakan secara bijak, dan seluruh prosesnya harus diawasi agar tidak ada penyimpangan. Pemerintah dan DPRA harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat,” tambah Fauzan.
SAPA meminta pengesahan APBA 2025 dilakukan segera agar pembangunan di Aceh tidak terhambat. Fauzan menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak boleh menjadi korban dari tarik-ulur kepentingan politik yang tidak produktif.
“Pemerintah dan DPRA harus segera menyelesaikan pembahasan APBA ini. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan penundaan yang justru mengorbankan kesejahteraan mereka,” tutupnya.
