Banda Aceh – Menanggapi tudingan terkait utang Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang dianggap dipicu oleh prediksi PAD yang terlalu optimis, sejumlah pihak menganggap kritik tersebut tidak memiliki landasan yang kuat. Ketua Pemuda Peduli Kebijakan Publik (PPKP) Banda Aceh, Fajarul menegaskan bahwa tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan strategi keuangan yang sebenarnya diterapkan.
Menurut PPKP, perencanaan anggaran, termasuk proyeksi PAD, dilakukan dengan pertimbangan mendalam berdasarkan data dan tren pertumbuhan ekonomi daerah yang kredibel. “Kritik semacam ini tidak hanya menyederhanakan kompleksitas pengelolaan anggaran, tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman akan dinamika fiskal daerah. Ini kritik tak mendasar, Syukriy Abdullah Pakar anggaran kesiangan,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, akibat dari Covid tidak hanya Banda Aceh terhutang, bahkan hal yang sama terjadi di daerah lainnya. “Dalam acara pelantikan DPRK Banda Aceh, Ketua Farid Nyak Umar menyatakan perihal hutang sudah selesai di tahun 2023 oleh Pj Amiruddin,”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fajarul juga menyoroti bahwa klaim terkait utang tersebut menyesatkan publik dengan mengabaikan fakta bahwa utang adalah bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. “Mengabaikan investasi jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab finansial adalah pandangan yang sempit,” lanjutnya.
Sejumlah kalangan juga melihat bahwa kritik ini seolah-olah mengabaikan berbagai capaian signifikan Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata, perdagangan, dan optimalisasi aset daerah. Proyeksi PAD yang dibuat bukanlah angka yang sembarangan, melainkan didasarkan pada potensi riil dan peluang pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Dalam setiap proses pembangunan, utang yang terukur dan terkendali adalah hal yang wajar. Namun, menyebut bahwa utang tersebut hanya hasil dari optimisme berlebihan tanpa melihat dampak positif jangka panjang adalah bentuk simplifikasi yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Fajarul menekankan bahwa kritik yang tidak berbasis pada fakta hanya akan menghambat perkembangan dan merusak kepercayaan publik terhadap usaha Pemko dalam memajukan Banda Aceh. “Dengan strategi yang transparan dan komitmen kuat terhadap pengelolaan fiskal, pemko optimis mampu menjaga stabilitas keuangan kota dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutupnya.
