baranews Aceh.co Banda Aceh – Ahmad Riswan Nasution, Kepala BPS Aceh, mengundang para jurnalis dari berbagai media di Aceh untuk berbincang santai di ruang kantornya di Kuta Alam, Banda Aceh, pada Selasa (2/7). Sebelumnya, BPS Aceh telah merilis berita resmi statistik yang memuat indikator-indikator data strategis Aceh seperti indeks harga konsumen, nilai tukar petani, harga produsen gabah, ekspor dan impor, pariwisata, transportasi, profil kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.
Ahmad Riswan Nasution berharap agar indikator data strategis yang telah dihasilkan oleh tim BPS dapat dimanfaatkan oleh para pejabat yang berwenang di Aceh dalam pengambilan kebijakan pembangunan. “Kami ingin uang yang sudah dikeluarkan dari APBN untuk mengumpulkan data dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses pengumpulan data oleh BPS hingga menjadi informasi publik melalui proses yang panjang, mulai dari konsep, rekrutmen petugas, pelatihan petugas sensus, metode, hingga perhitungan, agar data yang dihasilkan benar-benar valid. BPS Aceh sangat berkeinginan agar data-data ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pejabat publik.
Ahmad Riswan juga berharap masyarakat Aceh mau memberikan data yang valid secara jujur saat disurvei oleh petugas BPS di lapangan. “Identitas responden tidak akan dibocorkan. BPS Aceh hanya menghasilkan data agregat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu berkecil hati dengan label provinsi termiskin di Sumatera. Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Aceh sebesar 28,69%, sementara Bengkulu sebesar 22,18%. Dengan penurunan kemiskinan Aceh menjadi 14,23% pada Maret 2024 (Bengkulu sebesar 13,56%), menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan di Aceh relatif baik.
Menurut Ahmad Riswan, kebangkitan Aceh pasca konflik dan tsunami sangat luar biasa dan patut diapresiasi. “Aceh aman, tidak ada begal, dan biaya makanan di pantai murah-murah,” ujarnya, membesarkan hati masyarakat Aceh.
Kepala BPS Aceh juga mengutarakan niatnya untuk membangun literasi angka dan data sebagai indikator kemajuan dengan menyusun tiga buah buku dalam tahun ini. Salah satu buku tersebut akan bercerita tentang “Kebangkitan Aceh dalam Angka dan Cerita, Dua Dasawarsa Pasca Tsunami.”
Ia berharap Aceh bisa dibangun dengan sikap terbuka dan saling menghormati, agar syari’at Islam tidak menjadi celah bagi orang lain untuk mengolok-olok. “Saya suka dan senang diberi amanah bekerja di Aceh karena orang Aceh baik-baik, jujur, dan kemauan maju sangat tinggi,” lanjutnya.
Ahmad Riswan mendorong para pejabat publik di Aceh untuk meningkatkan literasi berbagai indikator data strategis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pariwisata, nilai tukar petani, ekspor impor, ketimpangan ekonomi, dan indikator lainnya dengan rutin mengikuti rilis Berita Resmi Statistik setiap awal bulan.
Ia berharap data-data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat Aceh. “Besar harapan kami agar data ini digunakan sebagai pijakan untuk membuat keputusan pembangunan,” katanya.
Berita resmi statistik selanjutnya akan digelar di Gedung Perpustakaan Aceh di Lamnyong pada 1 Agustus 2024. Ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal dan mengakselerasi pembangunan di Aceh.
BPS Aceh akan menerbitkan tiga buku penting dalam tahun ini. Buku pertama akan diterbitkan pada hari ulang tahun statistik 26 September 2024, berisi tentang upaya memahami simbol-simbol atau bahasa ekonomi dalam laporan resmi statistik.
Buku kedua, yang akan diluncurkan pada peringatan tsunami 26 Desember 2024, berisi tentang kebangkitan Aceh pasca konflik dan tsunami. Buku ini akan kaya dengan dokumenter, grafik, sambutan positif, pengalaman ekonomi, dan features perjalanan mengumpulkan data.
Buku ketiga akan merangkum tantangan-tantangan pembangunan sosial-ekonomi di 23 kabupaten/kota di Aceh pasca PON XXI dan Pilkada serentak akhir tahun. Tujuannya adalah agar pembangunan Aceh memiliki dasar data yang akurat sehingga antar kabupaten bisa bekerja sama dan menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang untuk masa depan Aceh yang lebih cerah. (Hawanis)
