Gayo Lues – Puluhan truk jenis DAM berderet di halaman kantor unit layanan pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Kendaraan-kendaraan itu sengaja diparkir para sopir sebagai bentuk protes atas ongkos pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang belum juga dilunasi. Senin, 09 Maret 2026.
Aksi tersebut mencuat setelah para pengusaha dan sopir DAM mengaku telah menunggu cukup lama pembayaran biaya transportasi yang mereka kerjakan untuk mendukung operasional pembangkit listrik di wilayah itu. Ketidakjelasan pembayaran membuat mereka memilih mendatangi kantor PLN dan menuntut penyelesaian.
“Ketua Persatuan DAM Truk Kabupaten Gayo Lues, Sukri, mengatakan para sopir terpaksa mengambil langkah tersebut karena pembayaran ongkos angkut tak kunjung diselesaikan. Padahal pekerjaan pengangkutan BBM telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, terutama setelah bencana merusak jalan lintas nasional di daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerusakan jalan membuat mobil tangki tidak dapat melintas menuju lokasi pembangkit. Sebagai alternatif, pengangkutan BBM kemudian menggunakan truk DAM milik warga agar pasokan bahan bakar tetap tersedia.
“Karena mobil tangki tidak bisa lewat akibat jalan rusak, kami diminta membantu mengangkut BBM. Tapi sampai sekarang ongkos angkutnya belum dibayar,” kata Sukri.
Ia juga mempertanyakan keterlambatan pembayaran tersebut. Menurut dia, sistem pembayaran listrik masyarakat kini sebagian besar menggunakan meteran prabayar atau token digital, sehingga pelanggan membayar lebih dahulu sebelum menggunakan listrik.
“Kalau sistemnya prabayar, mestinya tidak ada tunggakan dari pelanggan. Karena itu kami heran kenapa ongkos angkut BBM justru macet pembayarannya,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer ULP PLN Blangkejeren, Isnan mengatakan. “Sudah clear ya pak, sudah selesai utk semua pembayarannya melalui sambungan telepon seluler pesan singkat dengan nomor pribadinya”.
Para sopir berharap pihak PLN segera memberikan kejelasan dan melunasi kewajiban tersebut. Mereka menilai keterlambatan pembayaran tidak hanya merugikan pengusaha truk, tetapi juga para sopir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan pengangkutan tersebut. (J.porang)
