Banda Aceh | Tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang terekam menghentikan truk berpelat BL (Aceh) dalam sebuah razia jalanan bukan sekadar langkah administratif. Bagi publik Aceh, itu adalah simbol penghinaan. Sikap yang merendahkan, seolah kendaraan dari luar Sumut tidak pantas melintas di tanah provinsi tetangga.Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana, menyebut aksi Gubernur Sumut itu sebagai tanda bahwa Aceh tidak lagi layak bergantung pada Sumatera Utara—baik secara ekonomi maupun secara kebijakan antardaerah.
“Seharusnya kita sadar, ketika diperlakukan seperti ini, Aceh tidak boleh lagi bergantung pada Sumut. Sudah saatnya kita mendongkrak ekonomi sendiri dan menegakkan kemandirian di tanah Serambi Mekah,” kata Rifqi, Minggu, 28 September 2025.
Baginya, perlakuan menghentikan kendaraan pelat BL di depan umum dengan dalih pajak adalah tindakan sepihak yang sarat arogansi kekuasaan. Pernyataan Gubernur Sumut dalam video viral itu pun menjadi bukti bahwa pendekatan kekuasaan telah menjelma menjadi simbol diskriminasi antardaerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana masyarakat Aceh yang selama ini parkir sampai triliunan rupiah di bank-bank Medan harus segera dialihkan ke bank-bank di Aceh. Dengan begitu, investasi tumbuh di tanah sendiri, bukan menghidupi daerah lain,” tegas Rifqi.
Ia menuturkan bahwa hubungan antardaerah harus berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, bukan dominasi satu wilayah atas wilayah lain. Jika truk Aceh dilarang beraktivitas di Sumut, kata Rifqi, maka Aceh juga berhak memperlakukan kendaraan pelat BK dari Medan dengan perlakuan serupa. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bentuk perimbangan dan keadilan.
“Kalau BL dipaksa balik nama, maka kami juga punya hak untuk menertibkan plat BK di Aceh. Keadilan harus berlaku dua arah. Jangan hanya berlaku satu arah lalu mengatasnamakan ketertiban,” ujarnya.
Bagi Rifqi, ini adalah titik balik. Momentum untuk melepaskan ketergantungan historis yang terlalu lama membiarkan dana, pasar, dan proyek-proyek Aceh terus mengalir ke Medan. Ia menyerukan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk memperkuat kemandirian ekonomi, menghidupkan kembali semangat berdikari, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan di tanah sendiri.
“Aceh tidak boleh lagi diperlakukan sebagai tamu di negeri sendiri. Saatnya kita menegakkan martabat dan kedaulatan ekonomi Aceh,” ujarnya tegas.
Sebelumnya, publik digemparkan oleh sebuah video yang menunjukkan Gubernur Sumatera Utara secara langsung memberhentikan truk berpelat BL. Dalam rekaman yang tersebar luas di media sosial itu, Bobby memberi peringatan keras kepada sopir truk terkait pajak di luar wilayah dan menyuruhnya mengganti plat di tempat.
Aksi tersebut langsung memicu gelombang protes dari masyarakat Aceh. Di media sosial, warga mempertanyakan mengapa kendaraan pelat BK bebas keluar masuk Aceh tanpa pernah diusik, sementara kendaraan pelat BL justru disorot dan ditekan di Sumut.
Sorotan publik tak lagi berhenti di soal STNK atau pajak kendaraan. Isu ini telah menjelma menjadi bara hubungan antardaerah. Ketika stigma mulai tumbuh dan semangat kesalingan diruntuhkan, perbatasan administratif bisa berubah menjadi sekat psikologis. Dan di titik itu, yang lahir bukan lagi kerja sama, melainkan ketegangan. (*)
