Banda Aceh — Kejaksaan Tinggi Aceh dan PT Bank Aceh Syariah menandatangani perjanjian kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (15/10/2025). Perjanjian tersebut mencakup seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah dan Kejaksaan Negeri di wilayah Aceh, dengan tujuan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum, pengawasan, serta penguatan kelembagaan sektor keuangan syariah di provinsi itu.
Kerja sama ini menjadi bagian dari implementasi kewenangan kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004. Lewat ketentuan tersebut, jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), sekaligus memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah termasuk BUMD seperti Bank Aceh Syariah.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., dalam sambutannya menyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem perbankan daerah yang sehat dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sinergi ini bukan hanya untuk memperkuat aspek hukum perbankan, tetapi juga memastikan tata kelola Bank Aceh Syariah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan hukum yang berlaku,” ujar Yudi.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut selaras dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia khususnya pada poin ketiga, yang mendorong pemerataan pembangunan ekonomi melalui penguatan lembaga keuangan nasional dan daerah.
“Pembangunan ekonomi bangsa harus ditopang oleh lembaga keuangan yang kuat, bersih, dan berintegritas,” ucapnya.
Perjanjian ini menjadi bagian dari upaya mendorong reformasi tata kelola sektor keuangan daerah. Kajati juga menekankan pentingnya menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut dengan langkah nyata di lapangan, melalui program pendampingan hukum pada kebijakan dan kegiatan operasional perbankan berbasis syariah.
“Saya harap ini bukan hanya perjanjian administratif, tetapi menjadi langkah awal dari peningkatan kualitas kelembagaan yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” katanya.
Dengan kerja sama ini, Kejati Aceh juga menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya perbankan yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Aceh Syariah sebagai BUMD unggulan.
Yudi Triadi menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan Aceh yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Padank)
