Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Aceh periode 2023-2027. Acara yang berlangsung di Ballroom The Pade Hotel, Selasa (18/2/2025), turut diwarnai dengan Seminar Nasional bertema “Integrasi Building Information Modelling dan Sistem Jaringan Jalan dalam Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah”.
Dalam sambutan yang dibacakan Mawardi mewakili Gubernur Aceh Muallem, disampaikan harapan besar agar kepengurusan baru HPJI Aceh mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. “Selamat kepada para pengurus baru. Saya berharap kepengurusan ini semakin aktif dalam memajukan infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh. Infrastruktur yang memadai adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan,” ujar Mawardi.
Ia menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi dalam mendukung sektor pertanian dan distribusi hasil pangan. Di era modern ini, menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti Building Information Modelling (BIM) sangat penting guna meminimalisir kesalahan desain dan meningkatkan efisiensi pembangunan.
“Kita harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin agar pembangunan berjalan optimal. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” tambah Mawardi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP HPJI, Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc., dalam sambutannya menekankan peran HPJI sebagai organisasi yang menaungi seluruh bidang terkait pembangunan jalan. Ia menjelaskan bahwa HPJI bukan hanya berkutat pada sektor Bina Marga, tetapi juga menjangkau bidang perhubungan, kepolisian, kontraktor, dan pengembang jalan.
“HPJI adalah wadah lintas sektor yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan jalan. Profesionalisme dan standar kerja tinggi harus terus dijaga agar kontribusi nyata dapat dirasakan masyarakat,” ujar Hedy. Ia menambahkan, saat ini HPJI Pusat telah bekerja sama dengan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia (IJJI) untuk menerbitkan sertifikasi tenaga ahli.
Menurut Hedy, tantangan pembangunan infrastruktur saat ini tidak hanya terkait teknis, tetapi juga menyangkut efisiensi anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong HPJI Aceh untuk memanfaatkan peluang pembiayaan alternatif, seperti melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta. “Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan. Jangan ragu untuk membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur di daerah,” tegasnya.
Dalam sambutan virtualnya, Ketua DPD HPJI Aceh yang baru, Ir. Mohd Tanwier, MM, menyampaikan komitmen untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik dan profesional. “Kami akan terus mendukung pembangunan infrastruktur Aceh melalui peningkatan kompetensi anggota dan kerja sama dengan berbagai pihak. Seminar nasional ini adalah salah satu langkah untuk memperluas wawasan dan mencari solusi terbaik bagi pembangunan jalan dan jembatan di Aceh,” katanya.
Tanwier menegaskan, HPJI Aceh akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Ia optimistis, dengan sinergi dan kerja sama yang solid, pembangunan jalan di Aceh dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Acara pengukuhan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi bidang infrastruktur. Diharapkan, melalui kepengurusan baru dan pemanfaatan teknologi modern, pembangunan jalan dan jembatan di Aceh semakin berkualitas dan berkelanjutan.
