Haji Uma : Pernyataan Ketua DPRA Untuk Wagub Fadlullah Tidak Etis

HW

- Redaksi

Sabtu, 22 Februari 2025 - 22:11 WIB

50158 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menilai pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md, terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh tidak pantas dan cenderung tendensius. Menurutnya, tudingan yang dilontarkan dalam sidang paripurna terhadap Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), sebagai sosok di balik pengangkatan Plt Sekda Aceh, seharusnya tidak disampaikan secara terbuka.

Haji Uma menegaskan bahwa keputusan pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem). Ia menilai bahwa setiap keputusan gubernur pasti melalui pertimbangan yang matang, terlepas dari siapa yang mengusulkan nama tersebut. Oleh karena itu, ia menilai pernyataan Ketua DPRA justru dapat menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu.

“Menurut hemat saya, hal itu sangat tidak pantas diutarakan oleh Ketua DPRA, apalagi dalam sidang paripurna. Seharusnya, jika ada keberatan, hal ini bisa dikomunikasikan langsung dengan pihak terkait, termasuk Muallem, bukan diumbar secara vulgar ke publik,” ujar Haji Uma, Sabtu (22/2/2025).

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Haji Uma menekankan bahwa jika Ketua DPRA meragukan keputusan Dek Fadh, maka secara tidak langsung hal itu juga bisa dianggap sebagai upaya menjatuhkan kredibilitas Muallem sebagai gubernur. “Seolah-olah Gubernur Aceh tidak mampu menilai dan mempertimbangkan pejabat yang ditunjuknya. Ini tentu tidak baik bagi citra kepemimpinan di Aceh,” tambahnya.

Menurutnya, seharusnya DPRA dan Pemerintah Aceh dapat bersinergi dalam membangun daerah dan menciptakan iklim politik yang harmonis. Bukannya malah menciptakan spekulasi dan opini yang dapat merusak martabat lembaga legislatif dan eksekutif di mata publik. “Jangan sampai pernyataan semacam ini justru menimbulkan disharmoni yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan Aceh ke depan,” tegas Haji Uma.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar dan sesuai dengan visi pembangunan yang telah dicanangkan. Haji Uma menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik agar program pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik.

“Kita berharap kepemimpinan Muallem dan Dek Fadh berjalan harmonis, sehingga seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan. Jangan sampai ada pihak yang justru memantik perpecahan yang dapat merugikan masyarakat Aceh secara keseluruhan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kuasa Hukum Drs. Sulaimi, M.Si Ajukan Banding Administratif ke Mendagri atas Pemberhentian sebagai Sekda Aceh Besar
Pernyataan Ketua DPR Aceh Dapat Merusak Harmonisasi Antar Lembaga
Ibu foundation bersama Forum PRB Aceh dan Yayasan Geutanyo Dukung Pelaksanaan Simulasi di SMA Kartika
Serang Pribadi Wagub Aceh dan Irsyadi, Ketua Fraksi Gerindra: Sikap Ketua DPRA Tidak Etis
H. Taufik Edi: Seharusnya Ketua DPRA Zulfadhli Tabayyun dulu
PT. PEMA Terima Penghargaan Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut
Zamzami Minta Pemerintah Muallem-Dek Fadh Prioritaskan Pembangunan Barsela
Pangdam IM Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL ke Lebanon

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 15:03 WIB

Aktivis Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Bersama Masyarakat Unjuk Rasa Di Mabes Polri,Stop Tambang Ilegal Di Kaltim

Jumat, 21 Februari 2025 - 18:38 WIB

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional 1XBET, 9 Tersangka Diamankan

Jumat, 21 Februari 2025 - 18:37 WIB

Kabareskrim Pimpin Upacara Pemakaman Eks Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin

Rabu, 19 Februari 2025 - 23:21 WIB

Mantan Aktivis 98 Minta Aparat Penegak Hukum Tidak Saling Melemahkan

Jumat, 14 Februari 2025 - 21:03 WIB

Haji Uma Temui Menteri Ekonomi Kreatif, Ini yang dibahas

Rabu, 12 Februari 2025 - 22:34 WIB

Mahasiswa Jakarta Akan Melaporkan Ek Kepala Dinas Perkim Armaida Ke Kejaksaan Agung RI

Selasa, 11 Februari 2025 - 07:02 WIB

Tidak Relevan dengan Reformasi, Presiden Prabowo Didesak Cabut Kepres No 5 Tahun 1985 Tentang HPN

Selasa, 11 Februari 2025 - 03:20 WIB

Ketua Umum AKPERSI Mendatangi Kementrian Desa Terkait Permintaan Maaf Pak Menteri Secara Terbuka

Berita Terbaru

ACEH SELATAN

Yonif 115/ML Kerja Bakti dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan

Sabtu, 22 Feb 2025 - 22:23 WIB