Banda Aceh – Koordinator BEM Nusantara Aceh, Muhammad Khalis menyayangkan atas sikap DPRA yang telah mengkhianati pernyataan yang pernah disampaikan pada tanggal 27 Desember 2023 di halaman Kantor DPRA.
“Kita sangat menyayangkan bahwasannya hari ini DPRA tidak menunjukkan konsistensi terhadap pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya” kata Muhammad Khalis.
Seperti kita ketahui, salah satu anggota DPRA pada hari Selasa 02 Januari 2024 kemarin hadir di BMA untuk memberikan bantuan dengan alasan kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya menduga ada upaya dari DPRA untuk menggalang dukungan dari rakyat Aceh agar menerima imigran gelap. Apakah anggota DPRA tidak memikirkan imbas dari aksi tersebut akan menyebabkan eksodus jutaan etnis Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh ke Aceh, karena Aceh menerima imigran gelap dengan tangan terbuka. Siapa yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi, dan apabila itu sudah terjadi, bagaimana dengan nasib kami rakyat Aceh.
“Banyak saudara kita di beberapa daerah yang tertimpa musibah, sudahkah kita membantu mereka?bisa jadi saudara kita yang tertimpa musibah adalah yang memilih anggota DPRA tersebut pada Pemilu 2019. Bahwa saat ini DPRA tidak sensitif dengan isu yang terjadi di masyarakat, hanya sibuk pencitraan tanpa memikirkan rakyat Aceh yang notabene adalah rakyatnya sendiri, jangan jadikan permasalahan imigran gelap ini sebagai komoditas politik dengan dalih kemanusiaan. Kalau sekarang saja berkhianat dengan rakyat, bagaimana nanti” ungkap Khalis.
Kita bukan alergi dengan kemanusiaan, bahkan dari tahun 2009 masyarakat Aceh telah membantu etnis Rohingya yang pada saat itu turun di Sabang, namun rasa empati masyarakat telah dimanfaatkan sehingga muncul sindikat TPPO. Kalaupun alasan kemanusiaan, setelah imigran gelap itu diselamatkan, seharusnya segera dipindahkan ke negara ketiga, bukan ditampung tanpa adanya kejelasan waktu. Alasan sementara, namun tidak jelas sementaranya ini sampai kapan.
“Kami ingatkan kepada DPRA jangan coba untuk bermain-main dengan tuntutan yang telah disepakati, karena bukan hanya mahasiswa yang dikhianati, tapi juga rakyat Aceh. Kami juga mendesak UNHCR untuk segera memindahkan Rohingya dari Indonesia. Dari kemarin UNHCR selalu beralasan bahwa memindahkan Rohingya dari Aceh merupakan kewenangan Pemerintah, tapi memindahkan Rohingya dari Indonesia itu adalah tugas UNHCR, apalagi Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, jika DPRA mencoba mengkhianati rakyat Aceh, kami adalah garda terdepan untuk membela rakyat Aceh dan kami tidak segan-segan untuk melakukan aksi berjilid-jilid.” tutup Khalis.
(REL)
