Jakarta – Menanggapi rencana KPK memeriksa Cak Imin, Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid mengatakan aparat penegak hukum seperti KPK memang wajib melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi.
Akan tetapi, dia menekankan agar hukum tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjegal kontestan yang akan mengikuti Pilpres 2024. Menurutnya, penggunaan instrumen hukum untuk menjegal lawan politik berbahaya bagi masa depan bangsa. Dan merupakan tradisi yang tidak bagus
“Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya ada sedikit masalah dengan Cak Imin dan rekan rekannya) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai alat politik jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” kata Alissa dalam unggahan di akun media sosial X @AllisaWahid, Minggu, 3 September 2023.
Allisa menegaskan dirinya tidak setuju apabila hukum dipergunakan untuk menjegal tokoh-tokoh politik peserta kontestasi elektoral 2024, termasuk Cak Imin.
Lebih lanjut Allisa juga tidak menginginkan apabila instrumen hukum dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menjegal lawan politik. Dia menyebut cara-cara menjegal seperti itu dapat menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia.
“Ini bukan hanya kasus terkait yang bersangkutan ya. Segala kasus siapapun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju. Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan 5 tahunan. Semoga tidak ada, kedip-kedip,” tutur Alissa.
Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menyampaikan meskipun hubungannya dengan Cak Imin tidak dalam kondisi yang baik. Tetapi, dia ingin tetap adil dalam bersikap sesuai dengan keteladanan Gus Dur. (Ridha)
