Banda Aceh, 26 Mei 2025 – Polemik internal yang terjadi di tubuh manajemen Bank Aceh Syariah menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu pihak yang paling vokal dalam menyuarakan kritik adalah Aliansi Mahasiswa Merdeka, yang mengecam keras konflik kepemimpinan serta dugaan intervensi politik dalam pengelolaan bank daerah tersebut.
Melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Merdeka, Rivaldi, mahasiswa menyatakan bahwa Bank Aceh saat ini telah kehilangan independensinya sebagai lembaga publik yang seharusnya melayani kepentingan rakyat. Menurutnya, manajemen Bank Aceh justru disandera oleh kepentingan elit politik dan bisnis yang mengabaikan amanat pelayanan kepada masyarakat.
“Bank Aceh adalah lembaga publik yang dibiayai dari uang rakyat. Saat ini terlihat jelas ada tarik-menarik kekuasaan dalam tubuh manajemen, dan rakyat menjadi korban dari pertarungan elit yang tidak transparan,” ujar Rivaldi dalam keterangannya, Senin (26/5).
Aliansi Mahasiswa Merdeka juga menyayangkan belum adanya penjelasan terbuka dari Gubernur Aceh, Mualem, maupun dari pihak manajemen Bank Aceh Syariah mengenai akar masalah yang menyebabkan kekisruhan tersebut. Rivaldi menyebut hal ini sebagai cermin buruknya tata kelola dan lemahnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.
“Mereka bicara soal prinsip syariah, tapi praktik di dalam justru sarat kepentingan dan intrik kekuasaan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sebagai bentuk kekecewaan dan langkah nyata untuk mendorong perubahan, Aliansi Mahasiswa Merdeka akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 28 Mei 2025, di depan Kantor Pusat Bank Aceh. Dalam rilis resminya, aliansi menyampaikan enam poin tuntutan yang ditujukan kepada manajemen Bank Aceh Syariah dan Pemerintah Aceh, yaitu:
-
Mencabut keputusan dualisme kepemimpinan di Bank Aceh Syariah dan menetapkan satu Direktur Utama yang sah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dualisme dinilai mengganggu stabilitas internal dan menghambat pelayanan publik.
-
Menuntut transparansi dalam proses penunjukan Direksi dan Komisaris, serta melibatkan publik atau lembaga independen dalam seleksi untuk mencegah dominasi kepentingan politik dan bisnis.
-
Menolak segala bentuk intervensi politik dalam tubuh manajemen Bank Aceh Syariah. Bank harus dijalankan secara profesional, mandiri, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
-
Menuntut perbaikan sistem manajemen internal, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan layanan digital yang dinilai masih tertinggal.
-
Meminta keterbukaan informasi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar publik mengetahui ke mana arah dana sosial perusahaan disalurkan dan memastikan penggunaannya tepat sasaran.
-
Mendesak audit publik independen terhadap seluruh kebijakan pembiayaan besar yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah dalam tiga tahun terakhir, untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.
Menurut Rivaldi, aksi ini adalah peringatan awal terhadap pemerintah daerah dan manajemen bank agar segera mengambil langkah penyelesaian secara terbuka dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak mendapat respon yang memadai, maka gelombang protes akan diperluas.
“Aksi ini adalah peringatan. Kalau tidak ada kejelasan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah, maka gelombang protes ini akan kami perluas ke seluruh Aceh,” ujarnya.
Sebagai bank milik Pemerintah Aceh yang telah bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah sejak tahun 2016, Bank Aceh memiliki posisi strategis dalam pengelolaan dana publik, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta dana desa. Dengan peran penting tersebut, mahasiswa menilai krisis internal yang terjadi tidak bisa dianggap remeh. Ketidakstabilan dalam manajemen dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Aliansi Mahasiswa Merdeka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal isu ini, serta mendorong hadirnya tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional di tubuh Bank Aceh Syariah. (*)
