NAGAN RAYA – Setelah tiga kali dilakukan pemanggilan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan, akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan guna memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik yang menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang Badan Kehormatan Dewan DPRK Nagan Raya dan dipimpin langsung oleh Ketua BKD, H.T. Zulkarnaini, S.Sos., yang akrab disapa Pak Bob.
Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan dari istri Ketua DPRK Nagan Raya, Intan Keumala Tanzil, terkait dugaan perbuatan khalwat yang disebut terjadi bersama seorang perempuan berinisial NB di rumah dinas atau Pendopo DPRK Nagan Raya.
Kasus tersebut juga dilaporkan kepada pihak kepolisian dan menjadi perhatian publik.
Sementara itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum perlu dibedakan dari proses pemeriksaan etik yang sedang berjalan di lingkungan DPRK Nagan Raya.
Ketua BKD DPRK Nagan Raya, H.T. Zulkarnaini, S.Sos., saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026), menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi serta pihak pelapor.
“Benar, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan, terkait laporan yang disampaikan oleh istrinya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, kami juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan Ibu Intan Keumala Tanzil selaku pelapor,” ungkap Pak Bob.
Ia juga menyampaikan bahwa proses penanganan di tingkat BKD telah memasuki tahapan lanjutan.
Hasil dan rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal pelaksanaan rapat paripurna sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, BKD memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas lembaga legislatif, terutama dalam menyikapi persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan martabat DPRK, kami akan menjalankan tugas sesuai aturan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.
Menjaga Marwah Lembaga dan Kepercayaan Publik
Persoalan ini menjadi perhatian tersendiri karena jabatan pimpinan DPRK merupakan amanah masyarakat yang melekat dengan tanggung jawab moral, etika, serta keteladanan di tengah kehidupan publik.
Oleh karena itu, proses pemeriksaan oleh BKD diharapkan dapat berjalan secara objektif, transparan, profesional, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
Seluruh tahapan penanganan juga perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan mengenai tata tertib dan kode etik DPRK serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh yang relevan.
Masyarakat kini menantikan hasil proses pemeriksaan tersebut, sekaligus berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana dan sesuai aturan demi menjaga marwah lembaga legislatif serta kepercayaan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. (Red )










































