BANDA ACEH | Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Peduli Bencana Sumatera menggelar aksi damai di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/12/2025). Dalam aksi yang digelar di tengah kondisi cuaca mendung tersebut, massa mengibarkan bendera putih sebagai simbol duka, keputusasaan, sekaligus peringatan atas lambannya penanganan bencana ekologis yang terjadi di wilayah Aceh dan beberapa kawasan lain di Pulau Sumatera.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergiliran, para peserta aksi menyuarakan rasa kecewa terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dinilai tidak tanggap menghadapi rentetan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang melanda dalam beberapa pekan terakhir. Massa menilai bahwa bencana yang terjadi bukan lagi sekadar masalah lokal, melainkan sudah menjadi krisis kemanusiaan berskala luas dengan dampak lintas wilayah, sehingga penanganannya memerlukan campur tangan penuh dari pemerintah pusat.
Aksi yang berlangsung tertib ini diwarnai pembentangan sejumlah spanduk yang berisi desakan agar Presiden segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional. Massa juga menyerukan agar pemerintah membuka ruang bagi bantuan internasional serta memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dalam upaya penanggulangan bencana. “Kami tidak butuh janji-janji. Kami butuh tindakan nyata yang menyentuh langsung kepada masyarakat terdampak. Sudah terlalu banyak nyawa melayang dan rumah yang hancur, tanpa ada penanganan yang sepadan dengan skala kerusakan,” ujar seorang peserta aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut data yang dihimpun oleh koalisi, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera telah menembus 1.059 orang, sementara ratusan ribu rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sejumlah infrastruktur vital, termasuk jembatan dan jalan penghubung antar kabupaten, juga mengalami kerusakan parah yang menghambat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Kondisi tersebut diperparah dengan masih terbatasnya fasilitas pengungsian yang layak dan minimnya pasokan kebutuhan pokok bagi para penyintas.
Aksi damai di Banda Aceh ini bukanlah yang pertama. Dua hari sebelumnya, Selasa (16/12/2025), massa dari Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GARAB) juga melakukan unjuk rasa di Kecamatan Madat. Mereka melakukan long march di sepanjang Jalan Lintas Medan–Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian dan suara peringatan kepada pemerintah. Dalam pernyataan sikapnya, GARAB menyebut bahwa skala bencana yang terjadi telah melampaui kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga penanganannya memerlukan intervensi langsung dari Presiden.
Salah seorang tokoh aksi, Masri, menyebut bahwa apa yang tengah dialami masyarakat Aceh dan wilayah terdampak lainnya adalah tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan koordinasi terbatas. “Kondisi ini bukan lagi tanggung jawab lokal. Ini bencana nasional. Sudah saatnya negara hadir sepenuhnya dan bertindak cepat untuk menghentikan penderitaan rakyat,” ujarnya di tengah kerumunan massa.
Dorongan agar pemerintah segera turun tangan secara langsung kian masif, terutama di tengah laporan mengenai lambannya proses tanggap darurat dan distribusi bantuan. Dalam sejumlah dokumentasi lapangan, terlihat warga di daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir belum menerima bantuan logistik sejak awal bencana melanda. Beberapa bahkan terpaksa mengungsi di lokasi terbuka dengan fasilitas minim, menambah risiko kesehatan dan dampak psikososial yang berat terutama bagi anak-anak dan lansia.
Massa juga menuntut agar kebijakan terkait mitigasi bencana diperkuat dan tidak hanya bereaksi ketika musibah telah terjadi. Mereka menilai, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat deforestasi dan aktivitas tambang ilegal menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana alam yang bersifat ekologis ini. Dalam pandangan koalisi, negara harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keselamatan masyarakat.
Dengan menaikkan bendera putih sebagai tanda keprihatinan nasional, masyarakat sipil berharap agar suara mereka tidak hanya sampai ke telinga para pengambil kebijakan, tetapi juga mengetuk hati nurani untuk segera bertindak. Aksi di Banda Aceh ini menjadi pengingat bahwa luka akibat bencana tidak hanya menyisakan puing dan tangis, tetapi juga meninggalkan jejak ketidakadilan jika negara lalai dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi segenap rakyatnya di tengah krisis. (*)
