Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengungkapkan dirinya bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama tiga jam pada malam sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Presiden berjanji akan menambah anggaran untuk Aceh sebesar Rp 8 triliun pada tahun 2026, serta memberikan dana hibah tambahan senilai Rp 2 triliun untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Hal tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mualem itu usai hadiri penutupan rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Jumat sore (14/11/2025). Di akhir sidang, suasana sempat diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan sebelum Mualem akhirnya diminta menyampaikan pernyataan.
“Semalam Pak Prabowo menambah uang untuk Aceh di 2026 sebanyak Rp 8 triliun. Dan akan diberikan dana hibah Rp 2 triliun untuk bekas kombatan,” ujar Mualem membawa kabar yang langsung disambut tepuk tangan dari barisan anggota legislatif yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mualem tidak menyebutkan lokasi pertemuan tersebut, namun mengatakan bahwa selama perbincangan dengan Presiden, ia membawa banyak aspirasi dan persoalan strategis terkait pembangunan dan pemulihan Aceh, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat pascakonflik.
Ketua Umum Partai Aceh ini menugaskan jajaran pemerintahannya untuk segera menelusuri detail perihal penyaluran dan mekanisme anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan anggaran dan hibah ini merupakan peluang penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemulihan sosial di daerah.
Lebih lanjut, Mualem juga mengabarkan rencana pembangunan terowongan Geureutee di Aceh Jaya yang disebut telah masuk program prioritas nasional, dan ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat.
“Insya Allah akan mulai jalan, dan diperkirakan selesai tahun 2028,” katanya optimistis.
Selain proyek terowongan, pemerintah pusat juga, menurut Mualem, akan memberikan atensi terhadap perbaikan sejumlah fasilitas penunjang ekonomi masyarakat, termasuk dermaga nelayan di berbagai wilayah pesisir Aceh yang kondisinya saat ini dinilai kurang layak digunakan. Setidaknya empat ruas jalan strategis di Aceh juga dikatakan masuk dalam daftar usulan yang diterima pemerintah pusat untuk segera diperbaiki dalam waktu dekat.
“Kita garis bawahi adalah, Aceh—apa yang kita perlu—akan diberikan. Apa yang mau kita buat,” tutur Mualem, dalam pernyataan yang disampaikannya dalam bahasa Aceh kepada para anggota dewan dan awak media.
Sinyal dukungan pusat yang disebut Mualem ini tak dirinci secara teknis dalam hal sumber pendanaan, namun diyakini berkaitan dengan program-program nasional yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
Jika terealisasi, tambahan anggaran tersebut akan menjadi salah satu lonjakan signifikan dalam penerimaan belanja daerah serta penguatan kebijakan afirmatif terhadap pembangunan Aceh pascareformasi dan pascadaerah konflik.
Sejumlah pihak di DPR Aceh menyambut baik kabar itu, sembari menunggu kejelasan dokumen perencanaan dan tindak lanjut secara administratif. Konsistensi realisasi dari janji tersebut akan menjadi sorotan, mengingat Aceh masih menghadapi tantangan pembangunan, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga kualitas infrastruktur dasar di sejumlah kawasan pelosok.
Pemerintah Aceh saat ini tengah merumuskan strategi pembangunan inklusif yang mampu menjawab disparitas wilayah serta menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Dukungan pusat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan arah pembangunan tersebut. (*)
