Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali angkat suara terkait persoalan pemadaman listrik yang terus terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh sepanjang tahun ini. Fenomena listrik padam berulang yang dinilai sudah meresahkan masyarakat dan merugikan berbagai sektor, menjadi sorotan tajam organisasi tersebut terhadap kinerja pemerintah dan PLN.
Pemadaman listrik yang tidak menentu disebut telah mengganggu kehidupan warga, dunia usaha hingga sektor pelayanan publik yang sangat mengandalkan energi listrik sebagai penunjang utama. Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa listrik bukan hanya komoditas, melainkan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan listrik yang andal dan stabil menurutnya bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya.
“Ini persoalan serius. Tahun ini Aceh sudah berulang kali mengalami mati lampu, hampir di semua kabupaten/kota. Masyarakat rugi, usaha terganggu, pelayanan publik ikut berhenti. Listrik itu kebutuhan dasar, dan negara wajib memberi layanan yang baik untuk rakyat Aceh,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai bahwa kondisi ini memperlihatkan lemahnya perhatian dan komitmen pihak terkait, termasuk pemerintah dan PLN, terhadap kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Dalam pandangannya, Aceh yang memiliki status kekhususan dan kontribusi historis terhadap berdirinya negara, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam aspek penyediaan infrastruktur dasar, termasuk listrik.
“Aceh punya sejarah besar dalam membantu berdirinya NKRI. Wajar jika Aceh diperlakukan secara istimewa. Tapi kenyataannya, hingga sekarang kebutuhan dasar seperti listrik pun masih sering bermasalah,” tuturnya.
SAPA meminta Pemerintah Aceh tidak lagi bersikap pasif dalam menyikapi masalah ini. Ia menilai sudah saatnya Pemerintah Aceh tampil di depan untuk menyuarakan tuntutan masyarakat dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar segera mengambil tindakan konkret.
“Pemerintah Aceh harus mengambil langkah. Harus ada tuntutan jelas kepada PLN dan pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi ini. Aceh berhak mendapatkan listrik yang stabil dan berkualitas,” tegas Fauzan.
Dalam pernyataannya, ia juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sektor kelistrikan mulai dari aspek teknis hingga manajerial. Oleh karena itu, tidak cukup hanya sekadar tambal sulam persoalan jaringan. SAPA mendorong adanya peningkatan tata kelola kelistrikan yang lebih transparan dan terukur dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang.
“Ke depan tidak boleh ada lagi cerita mati lampu di Aceh. Ini menyangkut pelayanan publik dan masa depan pembangunan. Kalau listrik saja tidak bisa stabil, Aceh akan terus tertinggal,” ujar Fauzan menutup pernyataannya.
Desakan SAPA ini datang di tengah meningkatnya kekecewaan warga terhadap frekuensi pemadaman yang semakin sering terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas. Aspirasi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pembangunan di Aceh tidak akan berjalan dengan baik tanpa fondasi layanan dasar yang andal, salah satunya adalah pasokan listrik yang konsisten dan berkualitas. (*)
