Banda Aceh – Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh mendesak Kapolda Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana di Baitul Mal Aceh Singkil.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD ALAMP AKSI, Musda Yusuf, menyusul ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta anggaran kegiatan Syariat Islam di lembaga tersebut.
Menurut Musda Yusuf, temuan awal pihaknya menunjukkan adanya praktik yang tidak transparan dan berpotensi melanggar hukum dalam tata kelola keuangan di Baitul Mal Aceh Singkil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Aceh, untuk tidak tinggal diam. Dugaan penyimpangan ini harus segera diselidiki secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana umat,” tegas Musda dalam keterangan tertulisnya.
Dugaan tersebut diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus bernomor 043/ITKAB.A.SKI/LHP-KHUSUS/2017, tertanggal 17 Juli 2017. Laporan itu mengungkap sederet temuan yang dinilai mencengangkan di Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil.
Salah satu poin paling menonjol dalam laporan tersebut adalah hilangnya jejak pertanggungjawaban (SPJ) untuk dana senilai Rp2.868.455.000, yang merupakan bagian dari realisasi kegiatan hingga Juni 2017. Dana tersebut termasuk dalam anggaran Sosialisasi Syariat Islam tahun 2017 dengan total anggaran lebih dari Rp7,135 miliar.
“Ini bukan angka kecil. Jika benar dana miliaran rupiah belum bisa dipertanggungjawabkan, maka harus ada pihak yang dimintai keterangan secara hukum. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja,” lanjut Musda.
Ini kesempatan bagi Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh yang ditunjuk pada 5 Agustus 2025 lalu, dan menjadi momentum penting bagi rakyat Aceh—khususnya Aceh Singkil—yang selama ini dicekik oleh ketidakpastian hukum, kasus korupsi yang mangkrak, serta isu liar tentang berbagai permasalahan di daerah tersebut yang membuat publik bertanya-tanya.
Nama Marzuki bukanlah sosok asing di bumi Serambi Mekkah. Ia putra asli Pidie yang telah menempa dirinya dalam berbagai posisi strategis, terakhir sebagai Kepala BNNP Aceh, di mana ia mengukir reputasi cemerlang dalam pemberantasan narkoba di bumi rencong pusaka.
Ia melanjutkan, lemahnya sistem administrasi dan pertanggungjawaban internal di Baitul Mal Aceh Singkil menjadi celah terjadinya penyimpangan. Karena itu, DPD ALAMP AKSI Kota Banda Aceh menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.
“Kami tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan rusak hanya karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Musda.
(REL)
