JAKARTA, BARANEWS — Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham, mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melakukan razia terhadap kendaraan berpelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Ia menilai langkah tersebut keliru dan berpotensi menimbulkan gesekan antarwilayah.
“Saya mengecam tindakan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang melakukan razia plat kendaraan (BL) dari Aceh yang masuk ke Sumatera Utara. Gubernur Bobby meminta agar kendaraan berpelat BL dimutasi ke pelat BK. Ia harus tahu dan paham bahwa pelat kendaraan berlaku secara nasional,” ujar Jamaluddin dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Jamaluddin menilai, langkah ini tidak hanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat memantik konflik horizontal antarwarga Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya, arus kendaraan barang dan penumpang antara Aceh dan Sumut merupakan salah satu inti dari penggerak ekonomi antarwilayah yang sudah terjalin sejak lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan menimbulkan konflik antarwilayah karena kebijakan yang keliru. Setiap kendaraan barang maupun penumpang adalah penghubung ekonomi antarwilayah. Hubungan Aceh dan Sumut sangat erat, saling berkaitan dalam transaksi perdagangan. Itu sudah sejak dulu,” tegas Jamaluddin.
Ia juga menyinggung kebijakan sebelumnya yang sempat menjadi polemik, seperti persoalan administrasi pulau, dan menilai Gubernur Bobby perlu menunjukkan sikap kenegarawanan dalam mengambil keputusan yang berdampak lintas daerah.
“Kemarin masalah pulau, sekarang masalah pelat kendaraan. Bobby harus dewasa dalam memimpin, bijaksana dalam mengambil kebijakan, terutama yang menyangkut hubungan Aceh dan Sumut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin mempertanyakan dasar di balik razia tersebut. Jika alasan utamanya adalah kerusakan jalan akibat kendaraan dari Aceh, menurut dia, hal itu tidak tepat. Pasalnya, jalan nasional maupun provinsi telah memiliki ketentuan tersendiri soal jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas.
“Kalau alasannya jalan rusak, itu bukan akar masalah. Jalan itu dibangun menggunakan APBN dan APBD provinsi, dan sudah ada aturan jenis kendaraan apa saja yang bisa melintas. Kalau dihitung-hitung, plat BK di Aceh bahkan lebih banyak dibanding plat BL di Medan, terutama untuk kendaraan angkutan barang dari Sumut ke Aceh,” tuturnya.
Jamaluddin pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan memberi peringatan kepada Gubernur Sumatera Utara agar kebijakan seperti ini tidak menimbulkan perpecahan sosial di lapangan.
“Saya minta Presiden menegur Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ini bukan sekadar masalah pelat kendaraan, ini soal keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan semacam ini justru memancing masyarakat Aceh dan Sumut untuk bentrok hanya karena ego pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
