Banda Aceh — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menjadi perhatian publik menyusul aksinya di jalan raya yang menuai reaksi luas di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar dan viral pada Minggu (28/9/2025), Bobby terlihat menghentikan langsung truk berpelat Aceh (BL) di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dalam video berdurasi singkat tersebut, Gubernur Bobby didampingi sejumlah aparat dan masyarakat. Ia secara terbuka meminta sopir truk untuk mengganti pelat nomornya dari luar daerah ke pelat lokal Sumatera Utara, seperti BK atau BB.
“Kendaraan yang beroperasi setiap hari di Sumut harus taat pajak di Sumut. Ganti pelat sekarang juga,” ujarnya dengan suara lantang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu kemudian mengundang reaksi dari masyarakat dan warganet, khususnya dari Aceh. Unggahan video tersebut disebarkan ulang di berbagai platform digital dan memicu komentar bernada keberatan hingga kecaman.
Respons dari sejumlah pengguna media sosial menilai kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan dapat menimbulkan kesan diskriminatif. Ada pula tanggapan yang menyoroti fakta bahwa kendaraan asal Sumatera Utara dengan pelat BK selama ini dapat beroperasi bebas di wilayah Aceh tanpa pernah dipersoalkan.
Salah satu unggahan yang ramai mendapat tanggapan menyebut, “Kalau begitu, semua kendaraan dari Medan yang beroperasi di Aceh juga perlu ganti pelat jadi BL, biar adil.” Komentar lain menyentil dugaan adanya kepentingan lain di balik langkah tersebut dengan nada sinis.
Tidak hanya publik netizen, sejumlah pengamat juga memberikan catatan. Kebijakan yang berkaitan dengan identitas kendaraan dinilai sensitif karena menyentuh persoalan hubungan antarwilayah yang secara historis dan sosial memiliki dinamika tersendiri.
Isu ini juga memunculkan kembali perbincangan terkait aliran dana masyarakat Aceh yang selama ini disimpan di lembaga keuangan di Medan. Beberapa kalangan mulai mendorong agar perputaran dana tersebut dialihkan ke dalam daerah untuk memperkuat ekonomi lokal.
Pengamat kebijakan publik ikut mengingatkan bahwa pendekatan semacam itu seharusnya tidak dilakukan secara terbuka di lapangan tanpa sosialisasi yang memadai. Terlebih, langkah itu dapat menimbulkan persepsi ketimpangan perlakuan antarprovinsi.
“Hubungan Aceh dan Sumut seharusnya dirawat dengan kebijakan yang bijak dan tidak bersifat sepihak. Penegakan pajak memang penting, tapi harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan koordinatif,” ujar salah satu analis kebijakan daerah.
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait maksud dan pelaksanaan kebijakan tersebut ke depan.
Di sisi lain, komentar yang beredar di media sosial masih terus berkembang. Gubernur Aceh turut ditandai dalam beberapa unggahan oleh warganet yang meminta kejelasan dan langkah tegas sebagai bentuk pembelaan terhadap warga Aceh yang merasa dirugikan oleh sikap Gubernur Sumatera Utara.
Peristiwa ini menjadi catatan penting menjelang kontestasi politik lokal, di mana dinamika hubungan lintas daerah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari konfigurasi sosial dan politik regional. (*)
