BANDA ACEH — Selasa, 16 September 2025, pemerintah menempatkan dana segar sebesar Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Penempatan dana ini merupakan bagian dari total Rp200 triliun yang disalurkan ke bank-bank BUMN, dengan BSI dipilih karena Aceh menerapkan sistem keuangan berbasis syariah secara penuh. Dana tersebut ditempatkan dalam skema Deposito On Call dengan imbal hasil sekitar 4 persen per tahun.
Langkah ini diharapkan menjadi pemicu bagi perputaran modal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, pengamat sosial-ekonomi Aceh sekaligus mantan aktivis GAM, Tarmizi Age, mengingatkan bahwa kucuran dana besar tidak otomatis menjamin pertumbuhan ekonomi jika hambatan di lapangan tidak segera diatasi.
Menurut Tarmizi, jaringan cabang BSI di Aceh masih terbatas, sementara prosedur kredit yang rumit, minimnya edukasi keuangan syariah, dan layanan yang kerap lambat membuat akses pembiayaan tetap sulit. “Rp10 triliun bukan sekadar angka di laporan keuangan. Jika prosedur tetap rumit dan cabang terbatas, dana ini hanya tersimpan di bank,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini, kata Tarmizi, membuat pelaku UMKM—mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga perdagangan mikro—tetap kesulitan mengakses modal meskipun dana pemerintah telah disiapkan. Ia menekankan pentingnya transparansi BSI dalam mempublikasikan alokasi dana, termasuk informasi sektor dan jumlah pembiayaan yang diterima UMKM.
“Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak bisa menilai apakah dana pemerintah benar-benar memberi dampak nyata bagi ekonomi Aceh,” tegasnya.
Tarmizi menambahkan, bila jaringan, prosedur, edukasi, dan transparansi BSI segera diperbaiki, maka dana Rp10 triliun ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Aceh yang merata. Namun, tanpa langkah nyata, risiko dana mengendap akan tetap mengancam peluang pembangunan ekonomi di daerah ini. (*)
