Banda Aceh — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masady Manggeng menyampaikan keprihatinan mendalam atas persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di kawasan pesisir dan daerah hilir sungai di Aceh. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pendangkalan muara akibat sedimentasi yang semakin masif, yang tidak hanya merusak ekosistem perairan dan aktivitas nelayan, tetapi juga menjadi penyebab banjir rutin yang melanda lahan pertanian, pemukiman warga, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Merespons persoalan tersebut, Masady menggagas sebuah solusi yang dinilai lebih konkret dan berkelanjutan, yakni pengelolaan sedimentasi melalui penambangan Galian C secara legal, terarah, dan ramah lingkungan. Menurutnya, sedimentasi yang selama ini dianggap sebagai masalah semata, seharusnya bisa dikelola menjadi potensi ekonomi, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Untuk itu, kami mengusulkan solusi konkret dan berkelanjutan, yakni dengan mengelola sedimentasi sebagai potensi ekonomi melalui kegiatan penambangan Galian C secara legal, terkendali, dan ramah lingkungan,” kata Masady, Senin malam, 21 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, apabila dikelola secara kolektif melalui lembaga ekonomi lokal seperti Koperasi Merah Putih, kegiatan ini tidak hanya dapat mengurangi dampak banjir, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi desa-desa yang terdampak. Masyarakat yang selama ini hanya menjadi korban bencana, menurutnya, dapat dilibatkan secara aktif sebagai pelaku dalam proses pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Masady menjelaskan, sejumlah manfaat strategis dapat dihasilkan dari kegiatan ini. Di antaranya adalah membuka kembali aliran muara yang tersumbat, mengurangi risiko banjir saat musim penghujan, serta melakukan pengangkatan material pasir dan batu secara terarah dan berizin. Di samping itu, skema ini dapat memberi peluang ekonomi bagi desa melalui skema bagi hasil koperasi, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja lokal, serta menjadi model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara langsung.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pengawas lingkungan, maupun masyarakat sipil untuk melihat solusi ini secara objektif dan konstruktif,” ujar Masady.
Menurutnya, apabila kegiatan ini dijalankan dengan transparan, berbasis data teknis yang akurat, serta diawasi ketat oleh pemerintah dan masyarakat, maka program ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir.
Masady menyebut bahwa pendekatan semacam ini perlu dipertimbangkan sebagai model baru dalam penanganan banjir dan pemulihan muara. Bukan sekadar proyek pembangunan sesaat, tetapi sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek, bukan lagi objek. (*)
