Banda Aceh — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan sikap tegas menolak Surat Edaran Nomor 2549/UNI/PK.00.00/2025 yang dikeluarkan pihak rektorat. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Minggu, 20 Juli 2025, HMI FKIP USK menilai surat edaran tersebut menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan tidak mencerminkan prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan kampus.
Ketua Umum HMI FKIP USK, Rivaldi, dalam pernyataan tertulisnya mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan rektorat telah menimbulkan dampak negatif secara luas, terutama di kalangan mahasiswa. Ia menyayangkan bahwa kebijakan tersebut dibuat tanpa melibatkan unsur mahasiswa dan tanpa kajian yang matang terhadap dampaknya di lapangan.
“Surat edaran tersebut kami nilai sangat merugikan banyak mahasiswa di Universitas Syiah Kuala. Seharusnya, sebagai kampus dengan slogan Jantong Hate Rakyat Aceh, pihak rektorat lebih serius dan teliti dalam membuat kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan mahasiswa,” ujar Rivaldi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kebijakan tersebut cacat secara etika partisipatif karena lahir tanpa proses dialog terbuka dan aspiratif dengan unsur mahasiswa. Rivaldi menyebut, banyak mahasiswa yang telah menyampaikan keluhan terkait surat edaran tersebut, yang dianggap membatasi ruang gerak mahasiswa dan mencederai iklim akademik yang seharusnya terbuka dan demokratis.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai perjuangan, intelektualitas, dan kebebasan berpendapat, HMI FKIP USK menyatakan tiga tuntutan utama kepada pihak rektorat. Mereka meminta agar Surat Edaran No. 2549/UNI/PK.00.00/2025 dicabut. Mereka juga mendesak agar pihak rektorat membuka ruang dialog terbuka dengan organisasi kemahasiswaan dan seluruh sivitas akademika sebelum mengeluarkan kebijakan baru. Selain itu, HMI menolak segala bentuk kebijakan kampus yang bersifat represif, anti-kritik, serta mengabaikan prinsip demokrasi dalam kehidupan kampus.
“Kampus bukanlah ruang steril dari aspirasi dan kritik. Justru dari rahim kampuslah lahir suara-suara perubahan. Maka segala upaya yang membatasi gerak mahasiswa akan kami lawan, karena kami percaya: diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap intelektualitas,” tegas Rivaldi.
HMI FKIP USK juga menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan menjaga marwah kampus sebagai ruang demokratis yang terbuka terhadap kritik dan gagasan. Mereka menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa tetap bersatu dan waspada terhadap segala bentuk kebijakan yang berpotensi mereduksi peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rektorat Universitas Syiah Kuala terkait pernyataan sikap dan tuntutan dari HMI FKIP USK. Namun, situasi ini menjadi sinyal penting bagi manajemen kampus untuk lebih mengedepankan prinsip dialog dan keterbukaan dalam menyikapi dinamika yang terjadi di lingkungan akademik.
Bagi HMI FKIP USK, perjuangan ini bukan semata-mata soal satu surat edaran, melainkan tentang arah kebijakan pendidikan yang lebih manusiawi, adil, dan berpihak pada suara mahasiswa — suara yang selama ini menjadi denyut nadi perubahan di tengah kehidupan kampus. (*)
