Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menyatakan kesiapan untuk menjalin kemitraan erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung kinerja Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) di Provinsi Aceh. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, saat menerima kunjungan Wakil Kepala OJK Provinsi Aceh, Firman Octo Armando, pada Rabu (3/7/2025) di Banda Aceh.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Rapat Koordinasi Satgas Pasti Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada 8–9 Juli 2025. Satgas Pasti merupakan satuan lintas lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya pasal 247 yang mengatur mengenai pembentukan lembaga dan tata kelola pemberantasan aktivitas keuangan ilegal secara terstruktur.
Dalam pertemuan itu, Meurah Budiman menegaskan bahwa Kemenkumham Aceh memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pelindung hak-hak masyarakat dari praktik investasi bodong, pinjaman ilegal, dan bentuk-bentuk kejahatan keuangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemenkum Aceh harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam melindungi warga dari jerat investasi ilegal dan kejahatan keuangan lainnya,” tegas Meurah.
Berdasarkan data OJK, kerugian masyarakat akibat aktivitas keuangan ilegal di Indonesia dalam rentang waktu November 2024 hingga April 2025 tercatat mencapai Rp 2,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan di sektor ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Wakil Kepala OJK Aceh, Firman Octo Armando, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi keterlibatan Kemenkumham dalam struktur Satgas Pasti. Menurutnya, kehadiran lembaga hukum akan memperkuat aspek perlindungan hukum dan edukasi publik secara simultan.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media adalah kunci. Keterlibatan Kemenkum Aceh akan menjadi penguat dalam kerja pencegahan dan pendampingan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Meurah Budiman menyampaikan bahwa Kemenkumham Aceh akan menyusun agenda lanjutan berupa harmonisasi regulasi daerah, pelatihan penyuluh hukum, serta edukasi publik terkait hukum keuangan. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas, terutama kepada masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran modus penipuan keuangan.
“Ini bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses informasi dan bantuan hukum yang adil,” pungkas Meurah.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Kemenkumham dan OJK, Pemerintah berharap masyarakat Aceh dapat lebih waspada, terlindungi, dan teredukasi dalam menghadapi dinamika dunia keuangan modern yang semakin kompleks. (*)
