Banda Aceh, 23 Juni 2025 — Polemik kembali mencuat dari tubuh Bank Aceh Syariah. Setelah rentetan persoalan yang menghantam bank berplat merah tersebut sepanjang tahun ini, kini publik kembali dikejutkan oleh dugaan pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai. Dugaan tersebut disorot tajam oleh Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA), yang menilai peristiwa ini mencoreng kepercayaan publik dan melanggar prinsip kerahasiaan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40.
Azizi Hubas, Inisiator MPPA, menyampaikan kecaman keras terhadap kondisi terkini Bank Aceh Syariah yang dinilai terus menampilkan citra negatif di hadapan masyarakat. Menurutnya, sepanjang tahun 2025 ini saja, Bank Aceh telah menjadi pusat perhatian publik akibat berbagai persoalan yang terus menerpa mulai dari polemik internal direksi, dualisme kepemimpinan, isu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga kini persoalan serius terkait pembocoran data nasabah.
“Kami sangat kecewa dengan keadaan Bank Aceh sekarang. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah lain. Ini benar-benar membuat kepercayaan kami sebagai masyarakat dan nasabah menurun drastis terhadap Bank Aceh,” ujar Azizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menyoroti sikap manajemen Bank Aceh yang dinilai tidak tegas dan terkesan semena-mena terhadap nasabah. Menurutnya, pembocoran data pribadi nasabah bukanlah pelanggaran ringan yang bisa ditanggapi dengan sanksi seadanya. “Seharusnya pihak Bank Aceh bersikap tegas dalam menindaklanjuti masalah ini agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Tapi yang terjadi malah citra buruk kembali ditampilkan,” sambungnya.
Azizi menegaskan bahwa UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 secara jelas mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Sanksinya bisa berupa hukuman penjara minimal dua tahun dan denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah. Namun, menurut informasi yang diterima MPPA, sanksi yang dijatuhkan kepada oknum pegawai tersebut justru hanya berupa Surat Pembinaan Pertama (SB-1), yang dinilai sangat ringan dan tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran.
“Kami khawatir, pelanggaran seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Bisa jadi ada banyak pelanggaran lain yang selama ini dilakukan tapi belum sempat terungkap ke publik. Sikap lunak semacam ini justru memberi ruang bagi pelanggaran berikutnya,” tegas Azizi.
Atas dasar itu, MPPA meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak berwenang lainnya segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional dan sistem keamanan informasi Bank Aceh Syariah. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap jajaran pimpinan bank tersebut demi menjamin pembenahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kami berharap pihak yang berwenang dapat segera mengaudit dan mengevaluasi pimpinan Bank Aceh. Kita semua ingin agar Bank Aceh menjadi lembaga keuangan yang lebih profesional, bersih, dan memberikan manfaat nyata kepada rakyat Aceh,” tutup Azizi.(*)
