JAKARTA, BARANEWS | PROSES hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK harus mendapat dukungan dari pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo.
Sebab selain menegakan proses hukum tanpa pandang bulu, hal tersebut juga sudah menjadi komitmen Jokowi memberantas berbagai tindakan korupsi.
Pernyataan ini disampaikan pakar hukum Universitas Sriwijaya Febrian saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (7/10).
“Kalau sudah di tahap penyidikan artinya sudah ditemukan dan cukup bukti yang melibatkan ketua KPK. Maka apa yang dilakukan Polda sudah seharusnya tanpa intervensi dari mana pun dan Presiden Jokowi harus menegakan komitmennya terhadap penegakan hukum. Presiden harus mendukung proses ini hingga tuntas,” ujarnya.
Praktik tersebut merupakan masalah serius bagi KPK sekaligus pembuktian kinerja lembaga anti rasuah yang terus melorot dan diterpa dengan berbagai masalah lain sebelumnya.
“Ini mencoreng juga menjadi semacam bukti dari semua masalah yang menerpa KPK selama ini di tengah upaya keras kita perang terhadap korupsi. Ini bukti kerja KPK tidak beres. Dulu memang ada dan di masanya Firli ini kencang sekali,” ungkapnya.
Dalam masalah ini Dewan Pengawas disebut tidak terlalu perlu turun tangan sebab sudah masuk ranah pidana. Sedangkan para pimpinan KPK khususnya Firli Bahuri sudah saatnya membuktikan sikap kesatriannya dengan menghadapi prosea hukum ini secara kesatria.
“Firli harus kooperatif dan mundur dari jabatannya itu bentuk pertanggungjawabannya. Dia harus punya sikap. Pasti dia paham betul jiwa kesatria karena dia lama digembleng di polri,” cetusnya.
Di sisi lain Komisi III DPR sebagai mitra penegak hukum untuk tetap menjalankan perannya melakukan evaluasi dan pengawasan terutama terhadap KPK. Karena hal itu merupakan amanat undang-undang dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
“Panggil KPK. Jadi fungsi pengawasan harus dijalankan sebagai fungsi dan amanat UU,” imbuhnya.
Sementara itu dukungan untuk Firli mundur dari jabatannya juga disampaikan mantan menteri sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
“Sangat pas, Firli jelas salah satu akar masalah,” ungkapnya. (Z-8)/MI
