TA Khalid: Kementan Perlu Benahi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:31 WIB

5024 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H TA Khalid MM, meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dengan lebih efektif. Hal ini diharapkan agar pupuk yang murah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan optimal oleh para petani.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, PT Pupuk Holding Company, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI pada Rabu (19/6), TA Khalid menekankan pentingnya pembenahan sistem distribusi pupuk. “Harapan kita tahun ini pupuk subsidi bertambah, produksi juga naik. Namun, yang paling utama adalah pembenahan distribusi. Kami meminta Kementan mengatur pola distribusi agar mudah dan efektif bagi masyarakat tanpa birokrasi yang berbelit. Tidak semua petani memiliki akses ke teknologi seperti handphone,” tegas TA Khalid.

Baca Juga :  Kemenkes Pastikan Keamanan Makanan dan Hunian Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

RDP tersebut menghasilkan enam poin kesimpulan, antara lain:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Validasi Data Nasional: Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk membenahi basis data nasional yang valid sebagai acuan penentuan e-RDKK sebelum menerapkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang baru.

2. Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT): Kementan diingatkan kembali untuk menyampaikan kepada Kementerian ESDM agar melanjutkan program HGBT yang memberikan harga gas murah bagi tujuh sektor, termasuk pupuk, guna menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

3. Revisi Undang-Undang Perlindungan Nelayan: Komisi IV DPR RI mendorong revisi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terkait pemberian pupuk bersubsidi bagi pembudi daya ikan tradisional.

Baca Juga :  Dewan Pers Buka Saluran Pengaduan Kasus Pemerasan Oknum Wartawan

4. Panitia Kerja Pupuk Bersubsidi: Komisi IV DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja tentang Pupuk Bersubsidi.

5. Keputusan Kelebihan Penyaluran: Komisi IV DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk memutuskan kelebihan penyaluran pupuk dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.

6. Percepatan Adendum Kontrak: Komisi IV DPR RI meminta percepatan adendum kontrak penyaluran pupuk bersubsidi dari 5,2 juta ton menjadi 9,55 juta ton yang terdiri dari Urea, NPK, dan Organik.

Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan sistem distribusi pupuk bersubsidi bisa lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. (SA)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Satgas Yonkav 12/BC Gagalkan Penyeludupan Dua Karung Narkoba Seberat 35 Kg dan 35 Ribu Butir Ekstasi
Didukung Banyak Kalangan H Bustan Layak jadi Menteri Koperasi
Breaking News: Hendry Ch Bangun Dipecat!
SD Negeri 2 Percontohan Terima Murid Baru Dengan Acara Tepung Tawar
Kunjungan Jokowi Ke Lampung, Forum Relawan Jokowi Tegak Lurus Laporkan Kerja Politiknya
Menhan Prabowo Sambut Grand Syekh Al Azhar Prof. Ahmed di Kemhan
Judi Online Buat Candu Penikmatnya, Bara JP Millenial Angkat Bicara
Resmi Didukung DPP PKS, Haji Mirwan Kantongi SK Calon Bupati Aceh Selatan

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:30 WIB

Penangkapan Pengedar Narkoba di Aceh Tenggara

Selasa, 16 Juli 2024 - 21:57 WIB

Terkait pelimpahan Polres, Inspektorat Agara Secepatnya Mengaudit DD Tanjung Lama Minggu Depan

Senin, 15 Juli 2024 - 12:32 WIB

Kapolres Agara Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 05:37 WIB

Polisi Gerebek Rumah di Desa Lawe Tawakh Kecamatan Babul Makmur

Sabtu, 13 Juli 2024 - 20:20 WIB

Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs.Syakir, M.Si Minta Pada Semua Orang Tua/Wali Murid Mendampingi Anaknya Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) TP2024/2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 01:54 WIB

Cut Syazalisma Dinilai Gagal, Mendagri Diminta Selamatkan Pemkab Aceh Selatan

Senin, 8 Juli 2024 - 20:27 WIB

Silaturahmi Akbar 2024 Masyarakat Gayo, “Bangkit Bersama Pengulu Kampung Gayo Se-Aceh Tenggara

Minggu, 7 Juli 2024 - 22:48 WIB

TTI Mendesak Polda dan Kejati Aceh usut Penyalahgunaan Dana Earmark 2023 sebesar 73,9 Milyar di Aceh Selatan

Berita Terbaru

ACEH TENGAH

Haili Yoga, Calon Potensial Menang Dipilkada Aceh Tengah

Kamis, 18 Jul 2024 - 00:18 WIB