Fajarul Arwalis Ketua Kebijakan Publik Dan Politik Aceh
Banda Aceh – Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMA), Rustam Effendi, menegaskan bahwa proses seleksi calon pimpinan BPMA dilakukan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Tiga nama terbaik telah diusulkan untuk mengisi kursi kepemimpinan strategis lembaga tersebut.
“Saya sebagai ekonom menyampaikan bahwa seleksi ini sangat adil. Tidak ada pihak yang mencoba memaksakan perwakilan tertentu,” ujar Rustam, diwawancarai satu media.
Rustam menjelaskan, sebanyak 41 nama yang mendaftar telah melalui serangkaian seleksi ketat, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Kriteria penilaian mencakup bidang studi, batas usia, kemampuan berbahasa Inggris, serta pengalaman kerja minimal lima tahun di sektor migas.
“Pendaftaran awal dilakukan selama satu pekan dan dinilai sudah cukup. Dari proses tersebut, kami telah menyerahkan enam nama kepada Pj Gubernur Aceh, Safrizal, untuk diseleksi lebih lanjut menjadi tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri ESDM,” tambah Rustam.
Aktivis Aceh Minta Stop framing isu!
Ketua Kebijakan Publik dan Politik Aceh, Fajarul Arwalis, turut memberikan apresiasi atas proses seleksi yang dianggap bebas dari kepentingan pragmatis. Ia menilai langkah Pj Gubernur Safrizal merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme dan transparansi di tengah masa jabatan yang hampir berakhir.
“Jangan sampai mereka yang tidak lolos seleksi menciptakan provokasi yang merusak citra baik Aceh. Stop framing isu seolah-olah seleksi ini cacat prosedur. Semua berjalan sesuai aturan,” Menteri ESDM juga telah memastikan bahwa proses seleksi ini sesuai prosedur,” tegasnya.
Saiful Mulki, Ketua Forum Aceh Bersatu, menambahkan bahwa seleksi BPMA menunjukkan komitmen tinggi terhadap profesionalisme. “Publik dapat melihat bahwa proses ini adil dan berdasarkan kualifikasi. Ini menciptakan sejarah baru di Aceh dengan transparansi yang dijunjung tinggi,” ujarnya.
Keputusan Pj Gubernur Aceh mengumumkan hasil seleksi secara terbuka dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini juga diharapkan mampu menghindari potensi gejolak di tengah masyarakat yang sensitif terhadap isu-isu strategis seperti pengelolaan migas.
“Transparansi sangat penting, terutama untuk lembaga seperti BPMA. Ini membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi profesionalisme di Aceh,” lanjut Saiful.
Fajarul menambahkan, siapapun tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri ESDM adalah individu yang telah melalui seleksi ketat. “Dari enam nama, tiga akan dipilih berdasarkan kriteria terbaik, lalu dilakukan tes ulang oleh Kementerian. Ini memastikan hanya yang terbaik yang memimpin BPMA,” jelasnya.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk mendukung hasil seleksi tanpa menciptakan narasi negatif. “Jangan menciptakan narasi hanya karena tidak memenuhi kriteria. Bersama-sama kita bangun Aceh tanpa menyalahkan pihak lain,” tambahnya.
Fajarul menutup dengan menyampaikan harapannya agar BPMA di bawah kepemimpinan baru dapat menjalankan tugas dengan optimal. “Langkah ini menjadi tonggak baru untuk pengelolaan migas yang lebih baik dan profesional di Aceh,” tutupnya.