Mengupas Kiprah KPI Aceh: Dari Regulasi hingga Inovasi Penyiaran Lokal

DENI

- Redaksi

Jumat, 28 Februari 2025 - 14:32 WIB

50799 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengatur, dan memastikan kualitas penyiaran di wilayah Aceh. Sebagai lembaga independen yang berperan sebagai penjaga etika dan kualitas media, KPI Aceh terus berupaya meningkatkan standar penyiaran agar sejalan dengan budaya lokal serta nilai-nilai Islami yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Dalam menghadapi era digital yang semakin cepat berkembang, KPI Aceh terus berinovasi dan beradaptasi untuk menjaga penyiaran lokal tetap relevan, berkualitas, dan bermanfaat.

Sejak awal pendiriannya, KPI Aceh tidak hanya berfungsi sebagai pengawas media, tetapi juga sebagai mitra bagi para penyedia layanan siaran untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat. Fungsi ini terlihat melalui berbagai regulasi yang diterapkan, yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap norma-norma penyiaran, tetapi juga mendorong para penyiar untuk menyajikan konten yang mendidik dan bermanfaat. Regulasi yang dikeluarkan oleh KPI Aceh ini bersifat tegas namun adaptif, sehingga penyiaran di Aceh tetap dinamis di tengah berbagai tantangan baru, seperti persaingan dengan platform digital dan media sosial.

Di Aceh, media penyiaran tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tradisi. Oleh karena itu, salah satu fokus utama KPI Aceh adalah memastikan bahwa semua siaran yang tayang di Aceh menghormati sensitivitas lokal. Program-program yang disiarkan haruslah sesuai dengan norma-norma Islami yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. KPI Aceh aktif melakukan pemantauan konten yang tayang di berbagai media, baik televisi maupun radio, untuk memastikan bahwa tidak ada penyiaran yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan agama.

Namun, kiprah KPI Aceh tidak berhenti pada regulasi semata. Dalam beberapa tahun terakhir, KPI Aceh semakin sering terlibat dalam berbagai diskusi dan audiensi dengan organisasi-organisasi masyarakat serta lembaga pemerintah. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi masalah yang terjadi di dunia penyiaran. KPI Aceh juga rutin mengadakan pertemuan dengan stasiun televisi dan radio lokal, di mana mereka mendiskusikan berbagai isu yang berkembang, mulai dari tantangan yang dihadapi dalam menghadapi era digital, hingga cara-cara untuk tetap relevan dalam menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

Selain itu, KPI Aceh juga aktif dalam mengisi siaran edukatif di televisi dan radio lokal. Program-program diskusi yang melibatkan KPI Aceh sering kali menyoroti berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, terutama dalam hal penyiaran. Diskusi-diskusi ini tidak hanya berlangsung di forum-forum televisi dan radio, tetapi juga telah merambah ke platform digital seperti podcast. KPI Aceh memanfaatkan podcast sebagai medium untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda, yang kini lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media digital. Melalui podcast ini, KPI Aceh berbagi pandangan mereka mengenai penyiaran yang sehat dan edukatif, serta pentingnya menjaga kualitas konten di era digital.

Sebagai bagian dari upayanya dalam membangun kesadaran akan pentingnya literasi media, KPI Aceh juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa di sekolah tentang bagaimana memilih tontonan yang sehat dan terhindar dari konten yang tidak layak. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah penyebaran berita hoaks dan konten sensitif yang banyak beredar di media sosial. Dalam hal ini, KPI Aceh berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda agar mereka lebih kritis dalam menyeleksi informasi yang mereka terima. Melalui program-program literasi media ini, diharapkan para siswa dapat lebih cerdas dalam memilih konten yang sesuai, baik di televisi, radio, maupun platform digital.

KPI Aceh juga tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan dari platform digital yang semakin mendominasi. Meskipun televisi dan radio masih menjadi media utama bagi banyak masyarakat di Aceh, kehadiran media digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram telah mengubah cara orang mengonsumsi konten. KPI Aceh sadar bahwa mereka harus beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dalam menjaga kualitas penyiaran. Oleh karena itu, KPI Aceh telah mulai merumuskan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi ini dirancang untuk tetap menjaga etika dan norma-norma penyiaran tradisional, sembari memberikan ruang bagi inovasi di media digital..

Kedepannya, KPI Aceh akan terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk menjawab tantangan di dunia penyiaran. Mereka berharap bahwa melalui kerjasama yang solid dengan para pemangku kepentingan, baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum, ekosistem penyiaran di Aceh dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, KPI Aceh tidak hanya menjaga kualitas penyiaran, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk budaya informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

 

Penulis

ADE MULYADI
MAHASISWA KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM USM

Berita Terkait

Ketua Umum PPA Prof.Adjunct Dr.Marniati, SE M.Kes Jenguk Korban Luka Bakar di RSUZA
Saiful Bahri Resmi Di Tunjuk Sebagai Ketua DPD Partai Perjuangan Aceh Pidie Jaya oleh Prof Marniati
TA Khalid : Pupuk Subsidi Harus Dijual Dengan Harga HET di Aceh
Komunitas Penggerak Massa Resmi Melebur ke Partai Perjuangan Aceh,Siap Besarkan Partai ke Seantero ACEH
Simpul Mahasiswa Gayo Lues Syahputra Ariga, Sayangkan Sikap Tidak Etis Ketua Forbes DPRA Dapil Vlll
Digitalisasi Sistem BRA, Jamaluddin : Tidak Perlu Antar Proposal ke Banda Aceh, Cukup Gunakan E-Proposal
Desak Pemerintah Pusat berikan hak kelola Migas diatas 12 Mil untuk Aceh
FKIP USM Gelar The 4th International Conference on Education (ICE) 2025

Berita Terkait

Jumat, 21 Maret 2025 - 13:19 WIB

Masyarakat dan Kawasan Bebas Sabang

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:30 WIB

Mengenal Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Sabtu, 8 Februari 2025 - 23:42 WIB

Proyek Pembangunan Dermaga Kapal Cepat BPKS Diduga Sarat Permainan

Kamis, 30 Januari 2025 - 18:25 WIB

Presiden Adam Depok Buka Suara Soal Tudingan Komdis Aceh

Sabtu, 18 Januari 2025 - 13:38 WIB

Pj. Keuchik Krueng Raya Pimpin Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa 2025

Senin, 30 Desember 2024 - 16:45 WIB

PLN Perkuat Perekonomian dan Pariwisata Aceh melalui Program “Desa Berdaya PLN”

Sabtu, 28 Desember 2024 - 11:10 WIB

Prodi Pendidikan Kimia FKIP USM Gelar PKM di Gampong Jaboi Kota Sabang

Sabtu, 28 Desember 2024 - 01:14 WIB

Kapolda Aceh Cek Pos Pelayanan Ops Lilin Seulawah 2024 di Sabang

Berita Terbaru

ACEH UTARA

Surat Pindah Anak Sekolah Ditahan, Warga Geram

Sabtu, 19 Apr 2025 - 14:01 WIB

NASIONAL

Reshuffle Kabinet dan Harapan Baru Investasi

Sabtu, 19 Apr 2025 - 13:23 WIB

GAYO LUES

Babinsa ciptakan keakraban dengan Warga Binaan melalui Komsos 

Sabtu, 19 Apr 2025 - 10:18 WIB