Banda Aceh – Nufus Amalia Mahasiswa perbankan syariah perguruan tinggi di Aceh secara tegas mendesak DPR Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mengembalikan operasional bank konvensional di wilayah Aceh. Desakan ini muncul sebagai respons atas memburuknya layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dinilai gagal total dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Aceh.
BSI yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan utama masyarakat Aceh dalam layanan perbankan syariah, justru menunjukkan performa yang mengecewakan. Gangguan jaringan yang berulang, aplikasi bermasalah, hingga kasus pemotongan saldo tanpa alasan yang jelas, telah membuat kepercayaan masyarakat merosot tajam.
“Ini bukan lagi sekadar keluhan. Ini adalah bentuk kegagalan sistemik. Kami menilai BSI tidak layak menjadi satu-satunya bank yang beroperasi di Aceh,” tegas Nufus Amalia mahasiswa perbankan syariah.
Para mahasiswa mencatat, gangguan jaringan di mesin ATM maupun aplikasi BSI seperti BYON sudah terlalu sering terjadi. Dalam kondisi darurat, masyarakat kesulitan menarik atau mengirim uang, bahkan kehilangan saldo tanpa kompensasi yang jelas. Situasi ini bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengganggu roda ekonomi, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
“Kami sudah cukup bersabar. Aceh tidak bisa dijadikan kelinci percobaan sistem keuangan yang tidak siap. Jika BSI tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini, maka solusinya hanya satu: hadirkan kembali bank konvensional di Aceh!” tegas mereka dalam pernyataan resminya.
Lebih jauh, mereka juga menuntut agar Direktur Utama BSI segera dicopot, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis kepercayaan yang saat ini sedang berlangsung di Aceh.
“Kami minta Pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Ini bukan sekadar urusan teknis. Ini soal hak masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang adil, cepat, dan transparan. Jika BSI tidak sanggup, beri ruang bagi bank konvensional kembali hadir!” ujar Nufus Amalia.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan aspirasi ini melalui aksi-aksi massa jika pemerintah tetap membiarkan monopoli sistem yang bermasalah ini terus berlangsung tanpa solusi konkret. (*)
