Oleh : Mhd Raihan Pratama Salim
Program “Makan Siang Bergizi Gratis” yang digagas pemerintah menuai perhatian luas. Salah satu langkah mendukung program ini adalah rencana pemerintah untuk mengimpor 2 juta sapi hidup ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa pemerintah akan mempermudah regulasi dan perizinan terkait impor ini. Pernyataan ini memicu berbagai tanggapan, termasuk dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (USK), yang melihat adanya potensi risiko besar dari kebijakan tersebut.
Pentingnya Regulasi Ketat dalam Impor Sapi
Mhd Raihan Pratama Salim, Ketua HMI Komisariat Fakultas Kedokteran Hewan USK, mengkritisi pernyataan Sudaryono. Ia menilai, ungkapan “mempermudah regulasi” ini justru berpotensi mengesampingkan aspek penting, seperti pengawasan ketat terhadap kualitas sapi impor. Dalam dunia kedokteran hewan, dikenal konsep Manusya Mriga Satwa Sewaka, yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan hewan sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Konsep ini tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, terutama dalam menghadapi potensi risiko kesehatan yang bisa timbul dari impor hewan hidup.
Prosedur ketat dalam pengawasan hewan impor tidak bisa diabaikan. Jika pemerintah mempermudah regulasi hingga mengurangi pengawasan, risiko masuknya penyakit hewan, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau zoonosis lainnya, akan meningkat. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada sektor peternakan tetapi juga bisa menyebar ke manusia, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan serta gangguan pada kesehatan masyarakat.
Risiko Penyakit dan Implikasinya
Salah satu pelajaran penting dari sejarah adalah merebaknya PMK yang sempat menghantam sektor peternakan Indonesia beberapa tahun lalu. Penyakit ini menunjukkan betapa rentannya sektor peternakan terhadap kurangnya pengawasan lalu lintas hewan, baik di tingkat domestik maupun internasional. PMK dapat menyebar dengan cepat melalui hewan yang terinfeksi, terutama jika hewan tersebut tidak menjalani proses karantina yang ketat sebelum masuk ke wilayah Indonesia.
Impor hewan hidup juga membawa potensi masuknya penyakit baru yang belum pernah ada di Indonesia. Hal ini tidak hanya membahayakan hewan ternak lokal tetapi juga bisa berdampak serius pada ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, mempermudah regulasi tanpa memperhatikan aspek pengawasan yang ketat adalah langkah yang sangat berisiko.
Defisit Daging Sapi: Solusi Instan atau Strategi Jangka Panjang?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia masih mengalami defisit daging sapi pada tahun 2023. Memang benar, salah satu cara tercepat untuk mengatasi defisit ini adalah dengan mengimpor sapi. Namun, solusi instan seperti ini tidak bisa dijadikan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan. Ketergantungan pada impor justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia di masa depan, terutama jika tidak ada langkah nyata untuk meningkatkan produksi lokal.
Raihan menekankan pentingnya pemerintah untuk mengutamakan kualitas dan kuantitas sapi lokal. Ketahanan pangan nasional tidak bisa dibangun dengan terus-menerus mengandalkan impor. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada pengembangan sektor peternakan domestik melalui berbagai program, seperti pemberian insentif kepada peternak lokal, pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan sumber daya.
Menjaga Kualitas ASUH
Dalam konteks program “Makan Siang Bergizi Gratis,” penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa daging sapi yang dihasilkan memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Standar ini harus diterapkan tidak hanya pada daging sapi lokal tetapi juga pada daging dari sapi impor. Pengawasan ketat terhadap kualitas sapi impor adalah langkah penting untuk memastikan bahwa daging yang sampai ke masyarakat tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
Pemerintah harus transparan dalam menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap sapi impor ini akan dilakukan. Jika pengawasan ini dilemahkan dengan dalih mempermudah regulasi, maka tujuan mulia dari program ini justru bisa terganggu. Daging yang tidak memenuhi standar ASUH akan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi target utama dari program ini.
Regulasi yang Bijak untuk Kesejahteraan Semua
Raihan menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah bijak dalam merumuskan kebijakan impor sapi. Regulasi yang terlalu longgar bisa menciptakan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan sapi yang tidak memenuhi standar kesehatan. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat juga bisa menghambat kelancaran program ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang seimbang, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
Kebijakan impor sapi ini harus dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, peternak, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan melibatkan banyak pihak, pemerintah bisa mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan salah satu pihak, terutama peternak lokal yang sering kali menjadi korban dari kebijakan impor.
Pencegahan Lebih Baik daripada Pengobatan
Pepatah lama yang mengatakan “lebih baik mencegah daripada mengobati” sangat relevan dalam konteks ini. Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur impor sapi, mulai dari pengangkutan hingga distribusi, dilakukan dengan pengawasan ketat. Proses karantina, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan standar ASUH harus menjadi prioritas utama.
Jika pemerintah tidak serius dalam melakukan pengawasan, risiko kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat akan semakin besar. Penyakit hewan yang masuk ke Indonesia bisa menghancurkan sektor peternakan lokal, yang pada akhirnya akan memperburuk defisit daging sapi di masa depan.
Membangun Kemandirian dalam Sektor Peternakan
Ketergantungan pada impor sapi adalah tanda bahwa sektor peternakan Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Pemerintah harus menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan kelemahan dalam sistem peternakan nasional. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan menjadi negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan protein hewani.
Langkah-langkah konkret yang bisa diambil meliputi investasi dalam riset dan pengembangan, pemberdayaan peternak lokal, dan peningkatan infrastruktur peternakan. Dengan dukungan yang memadai, sektor peternakan Indonesia bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Penutup
Kebijakan impor sapi hidup untuk mendukung program “Makan Siang Bergizi Gratis” adalah langkah yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Mempermudah regulasi memang bisa mempercepat proses, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengabaikan aspek pengawasan yang penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengatasi defisit daging sapi tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan sektor peternakan.
Dalam hal ini, regulasi yang bijak dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan langkah yang tepat, Indonesia tidak hanya bisa mengatasi defisit daging sapi tetapi juga menjadi negara yang mandiri dalam sektor peternakan. Kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa kedokteran hewan, adalah pengingat penting bahwa kebijakan yang baik harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
