JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi percepatan pemilu sebelum tahun 2029 mendadak memicu diskursus politik nasional. Ungkapan tersebut terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan dirinya tengah berbincang di hadapan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, yang kemudian memicu spekulasi luas di tengah masyarakat pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam rekaman yang beredar, Budi Arie mengaku telah menyampaikan insting politiknya kepada Joko Widodo terkait adanya kondisi yang ia sebut sebagai anomali di masyarakat. Ia menyinggung adanya kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” serupa dengan dinamika politik pada periode 1997–1999, di mana pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Budi Arie menekankan bahwa keresahan publik serta kondisi ekonomi yang dianggap tidak stabil menjadi variabel yang berpotensi memicu percepatan tersebut, sehingga ia mendorong perlunya kesiapan terhadap skenario di luar tahapan konvensional.
Pernyataan ini segera mendapatkan respons tajam dari berbagai pihak. Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, menilai video tersebut sebagai indikasi bahwa pihak-pihak tertentu dinilai belum sepenuhnya rela melepas kekuasaan. Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia melalui Ketua DPP Bestari Barus turut memberikan kritik, dengan menyebut narasi tersebut berisiko menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu serta berpotensi mengganggu hubungan harmonis antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi kontroversi yang bergulir, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Fredy Alex Damanik, memberikan klarifikasi resmi pada Senin, 24 Agustus. Fredy menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial tersebut bukanlah rekaman utuh dan hanya merupakan potongan dari sebuah forum silaturahmi dalam rangka bulan kemerdekaan. Menurut Fredy, forum tersebut merupakan diskusi internal untuk memetakan situasi kebangsaan dan aspirasi masyarakat agar dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Lebih lanjut, Fredy menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo telah merespons pandangan relawan dengan memberikan penegasan bahwa kondisi negara tetap stabil. Joko Widodo menekankan agar masyarakat tetap tenang karena indikator ekonomi masih tumbuh baik dan inflasi berada dalam kendali pemerintah, sehingga tidak ada urgensi untuk mengkhawatirkan transisi kepemimpinan nasional. (*)
