Massa Demo Tuntut Bupati Pati Sudewo Dipecat, Bawa Meme dan Bendera One Piece

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 19 September 2025 - 15:13 WIB

50379 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pati – Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025) siang. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo dipecat dari Partai Gerindra dan dicopot dari jabatannya sebagai kepala daerah. Aksi ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu.

Dalam orasinya, Supriyono alias Botok, salah satu koordinator aksi, menyampaikan kegeraman terhadap kepemimpinan Sudewo yang dinilai arogan dan tidak konsisten. Botok mengenakan kaus bergambar momen ketika Sudewo dilempar sandal saat demonstrasi 13 Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa aksi hari ini sebagai bentuk dukungan terhadap Pansus Hak Angket Pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD Pati.

“Kita di sini untuk menjadi sinyal bahwa masyarakat Pati mengawal Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Semoga terkabul Pati terbebas dari pemimpin yang arogan dan koruptor. Kami tak sudi dipimpin pemimpin yang mencla-mencle,” tegasnya di hadapan massa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Botok juga mengapresiasi kehadiran warga yang turut menyuarakan aspirasi. Ia berharap perubahan segera terwujud demi kepentingan bersama.

“Terima kasih kehadirannya di gedung DPRD. Semoga Pati terbebas dari pemimpin yang arogan dan korupsi,” tambahnya.

Aksi demo berlangsung damai namun penuh semangat. Massa membawa beragam atribut unik, termasuk meme soal Bupati Pati dan bendera bajak laut dari anime populer One Piece. Ada 13 tuntutan utama yang disampaikan, salah satunya mendesak agar Sudewo diberhentikan dari Partai Gerindra sekaligus mengundurkan diri dari jabatan Bupati. Massa juga menolak wacana pergantian ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan, Bandang.

Dukungan terhadap proses pemakzulan ini disebut akan terus digelorakan oleh masyarakat, mengingat keresahan atas kepemimpinan yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat.

Berita Terkait

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah
Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
Jadi Pembicara dalam SUSBANPIM VIII, Menteri Nusron: Good Governance Dimulai dari Disiplin, Pembagian Tugas, dan Tata Kelola yang Jelas
Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT
Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Hak Adat
Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah
PB PII Gaungkan Semangat Kebangkitan Pelajar di Harba ke-79

Berita Terbaru