Banda Aceh, 18 Maret 2025 – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi tantangan besar bagi sektor peternakan di Aceh. Menyikapi hal ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Aceh menggelar seminar bertajuk “Kupas Tuntas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aceh: Roadmap dan Strategi Menuju Aceh Bebas PMK.”
Seminar ini menghadirkan sejumlah pemateri kompeten dari berbagai bidang terkait, antara lain:
drh. Nurdiansyah Alasta – Ketua PDHI Cabang Aceh, Anggota DPRA
drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc, Ph.D – Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
Tati Meutia Asmara, S.KH, M.Si – Anggota DPRA Komisi II (Perekonomian, SDA, dan Lingkungan Hidup)
drh. Ruhaty – Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner, Dinas Peternakan Aceh
drh. Indrayati – Dokter Hewan Karantina Madya, Karantina Aceh
Ferry Suferilla, ST – Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)
Seminar ini menjadi forum diskusi konstruktif yang melibatkan dokter hewan, akademisi, serta pemangku kepentingan di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Hasilnya, enam rekomendasi strategis dirumuskan guna mempercepat eliminasi PMK di Aceh melalui pendekatan berbasis sains, regulasi yang kuat, dan sinergi lintas sektor.
Enam Rekomendasi Strategis Eliminasi PMK di Aceh
1. Optimalisasi Satgas PMK Terpadu
Satgas ini akan menjadi wadah koordinatif antara Dinas Peternakan Aceh, PDHI, Karantina, BPBA, akademisi, serta asosiasi peternak. Fokus utamanya mencakup pengawasan lalu lintas ternak, percepatan vaksinasi, edukasi peternak, serta pengendalian wabah berbasis data ilmiah.
2. Percepatan Vaksinasi dan Penguatan Layanan Kesehatan Hewan
Target vaksinasi ditetapkan mencapai 100% populasi ternak dalam dua tahun. Untuk itu, perlu penguatan kapasitas vaksinator serta penyediaan sarana-prasarana pendukung guna memastikan cakupan vaksinasi yang optimal.
3. Peningkatan Biosekuriti di Peternakan
Langkah ini mencakup desinfeksi rutin, karantina ketat bagi ternak baru, serta pembatasan mobilitas hewan guna mencegah penyebaran PMK.
4. Penerapan Sistem Karantina dan Pengawasan Digital
Pemerintah Aceh akan menerapkan Sertifikat Veteriner (SV) berbasis digital untuk setiap ternak yang keluar-masuk wilayah Aceh. Pengawasan di perbatasan dan pelabuhan juga akan diperketat guna mencegah masuknya ternak yang terinfeksi PMK.
5. Dukungan Anggaran Berkelanjutan
Pemerintah Aceh diharapkan mengalokasikan dana APBA secara berkelanjutan guna mendukung vaksinasi, pengadaan alat diagnostik, serta riset pengendalian PMK. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga non-pemerintah akan dioptimalkan untuk menambah sumber pendanaan.
6. Penguatan Laboratorium Diagnostik Berstandar BSL
Pembangunan laboratorium diagnostik modern di Aceh menjadi prioritas untuk mempercepat deteksi virus PMK. Selain itu, sistem big data peternakan akan dikembangkan guna memantau pola penyebaran PMK serta merancang strategi intervensi berbasis bukti ilmiah.
Komitmen Bersama Menuju Aceh Bebas PMK
Ketua PDHI Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, menegaskan bahwa langkah konkret harus segera diambil agar peternakan Aceh kembali produktif dan berdaya saing. “Rekomendasi ini harus segera diterapkan. PDHI siap mengawal implementasi kebijakan ini bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, drh. Ruhaty, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, menyatakan kesiapan dinas dalam mengimplementasikan strategi vaksinasi dan biosekuriti secara intensif. “Kami akan memastikan setiap rekomendasi ini diterjemahkan dalam kebijakan daerah guna mencapai Aceh bebas PMK,” katanya.
Di sisi akademik, drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc, Ph.D, menekankan pentingnya riset dan edukasi dalam mendukung keberlanjutan program bebas PMK. “Universitas berperan strategis dalam menghasilkan kajian ilmiah serta tenaga profesional yang siap mendukung pengendalian PMK di lapangan,” ungkapnya.
Penyerahan Rekomendasi kepada Pemerintah Aceh
Sebagai tindak lanjut dari seminar ini, pada Selasa, 25 Maret 2025, bertempat di Kantor Gubernur Aceh, rekomendasi strategis hasil seminar PMK ini diserahkan langsung oleh Ketua PDHI Aceh kepada Plt. Sekda Aceh, Bapak M. Nasir, S.IP., MPA.
Tentang PDHI Aceh
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Aceh adalah organisasi profesi yang berperan dalam pengembangan keilmuan, advokasi kebijakan, serta peningkatan kompetensi dokter hewan di Aceh. Dengan visi meningkatkan kesehatan hewan dan kesejahteraan peternak, PDHI Aceh aktif dalam berbagai program strategis guna mendukung sektor peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah ini.
