JAKARTA – PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) harus diproses dengan serius.
Menurutnya, Polda Metro Jaya harus bekerja dengan transparan dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Termasuk kepada pimpinan KPK atas dugaan kasus pemerasan.
“Polda tidak boleh takut menegakan hukum terhadap siapapun. Pimpinan KPK bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan dukungan minimal dua alat bukti. Jadi ini harus disidik dan harus sampai ke pengadilan, agar komisioner KPK yang jahat tidak menjadi tirani,” kata Abdul saat dihubungi, Kamis (12/10).
Abdul menyebut bahwa sebenarnya Polda Metro Jaya mampu dalam menangani kasus dugaan pemerasan ini. Dengan tetap konsisten memanggil pimpinan KPK tersebut untuk menjalani pemeriksaan.
Namun, ia mengatakan, jika upaya tersebut belum mampu membuat pimpinan KPK terpanggil, maka Polda dapat meminta bantuan Bareskrim Polri dan kemudian membawa paksa pimpinan KPK tersebut.
“Polda harus konsisten menangani kasus ini, dibolehkan juga meminta bantuan Bareskrim Polri jika setiap upaya Polda belum berhasil memanggil pimpinan KPK itu, maka upaya paksa harus dilakukan,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, proses hukum terhadap pimpinan KPK harus terus dijalankan.
Menurutnya, jika kepolisian tebang pilih dalam mengusut kasus, maka akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa polisi tidak profesional dan sedang membuat bargaining position untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
“Kalau alat bukti sudah cukup, proses hukum harus dijalankan. Jika tidak, maka jargon presisi Kapolri harus kita tagih,” ujarnya. (Z-8)/MI
