slot preparation.lsrs.lu

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Bidik Lapangan Kerja dan Investasi Baru

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 25 September 2025 - 18:50 WIB

50367 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pemerintah kembali meluncurkan Program Paket Ekonomi pada semester II-2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan arus investasi. Program ini akan dipercepat hingga akhir tahun dan berlanjut ke awal 2026 dengan berbagai skema bantuan, insentif, maupun stimulus baru.

Salah satu program utama adalah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang berlangsung Oktober 2025 hingga Maret 2026. Pemerintah menyiapkan slot untuk 20 ribu fresh graduate dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. “Nanti akan kita lihat apa program tersebut bisa di-roll over atau dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Pemerintah juga menghadirkan insentif fiskal berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta. Diskon 100% PPh 21 diberikan selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2025 dan menyasar 552 ribu pekerja. Selain itu, Program Bantuan Pangan ditingkatkan dengan tambahan minyak goreng 2 liter per bulan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, melengkapi bantuan 10 kg beras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi pekerja informal seperti ojol, kurir, hingga logistik, ada Program Diskon Iuran JKK dan JKM sebesar 50% untuk 731 ribu penerima. Airlangga menambahkan, fasilitas ini akan dipermudah dan diupayakan berlanjut terus-menerus. Dari sisi perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan relaksasi KPR dan pembiayaan rumah dengan bunga spesial, menargetkan 1.050 unit rumah mulai 1 Oktober 2025.

Program padat karya tunai juga digulirkan bagi 215 ribu pekerja melalui anggaran Rp1,93 triliun (Kementerian PUPR) dan Rp1,36 triliun (Kementerian Perhubungan). Menjelang Natal dan Tahun Baru, ada insentif tiket pesawat berupa PPN DTP, diskon jasa transportasi, serta program ritel termasuk Harbolnas seminggu penuh.

Dari sisi regulasi, pemerintah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke sistem OSS yang berlaku mulai 5 Oktober 2025. Program pilot perkotaan juga dikolaborasikan dengan Pemprov DKI dengan anggaran Rp2,7 triliun untuk renovasi rumah dan ruang kerja bagi ekonomi gig.

Airlangga menyebut sejumlah program akan berlanjut di 2026, mulai dari insentif UMKM PPh Final 0,5% hingga 2029, perpanjangan diskon PPh 21 DTP sektor pariwisata dan industri padat karya, PPN DTP properti hingga Rp2 miliar, serta perluasan diskon iuran JKK-JKM bagi 9,9 juta pekerja BPU.

Selain itu, terdapat lima program khusus penciptaan lapangan kerja, di antaranya pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih di 81 ribu koperasi dengan target 1,38 juta pekerja, program replanting perkebunan untuk enam komoditas strategis, Kampung Nelayan Merah Putih hingga 1.000 lokasi, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan dan budidaya udang terpadu di Waingapu, NTT. Totalnya, program-program tersebut diproyeksikan menyerap jutaan pekerja baru dalam beberapa tahun ke depan.

“Untuk mengakselerasi implementasi program prioritas, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang akan segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tutur Airlangga.

Berita Terkait

Eks Danjen Kopassus Kecam Keras Makar Penyadapan Listyo Sigit, Singgung Peran Jokowi dan Lemahnya Pengamanan Presiden
Pengerahan Belasan Ribu Prajurit TNI AL ke Jakarta: Urgensi Keamanan atau Langkah Politis?
Dugaan Penyadapan di Lingkaran Istana Memicu Kegelisahan Politik
Alat Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Ditemukan di Rumah Irjen Pol Ahrie Sonta
Rocky Gerung Kritik Paradigma Paten dan Singgung Kasus Penyadapan Pejabat Negara
Mantan Kapolri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan, Mahfud MD Soroti Dugaan Makar
Skandal Penyadapan Mantan Kapolri: Antara Pelanggaran Prosedur dan Narasi Makar yang Dipaksakan
Dugaan Penyadapan Oleh Mantan Kapolri Dinilai Belum Penuhi Unsur Makar

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 03:14 WIB

Eks Danjen Kopassus Kecam Keras Makar Penyadapan Listyo Sigit, Singgung Peran Jokowi dan Lemahnya Pengamanan Presiden

Kamis, 5 November 2026 - 02:11 WIB

Pengerahan Belasan Ribu Prajurit TNI AL ke Jakarta: Urgensi Keamanan atau Langkah Politis?

Kamis, 5 November 2026 - 02:07 WIB

Dugaan Penyadapan di Lingkaran Istana Memicu Kegelisahan Politik

Kamis, 5 November 2026 - 02:05 WIB

Alat Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Ditemukan di Rumah Irjen Pol Ahrie Sonta

Kamis, 5 November 2026 - 01:45 WIB

Rocky Gerung Kritik Paradigma Paten dan Singgung Kasus Penyadapan Pejabat Negara

Kamis, 5 November 2026 - 01:31 WIB

Skandal Penyadapan Mantan Kapolri: Antara Pelanggaran Prosedur dan Narasi Makar yang Dipaksakan

Kamis, 5 November 2026 - 01:26 WIB

Dugaan Penyadapan Oleh Mantan Kapolri Dinilai Belum Penuhi Unsur Makar

Kamis, 5 November 2026 - 01:20 WIB

Listyo Tiga Kali Nyaris Dicopot, Mahfud MD Bongkar Peran Jokowi di Balik Tarik Ulur Pergantian Kapolri

Berita Terbaru