Pemerintah Daerah Diminta Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Kurangi Ketergantungan TKD

JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menyusun strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 yang berlangsung pada Minggu (21/9/2025).

Dalam rapat tersebut, kembali ditegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci menjaga stabilitas daerah. Kepala daerah diminta menjalin sinergi bersama aparat keamanan dan tokoh masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan sosial, terutama pasca terjadinya sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai wilayah beberapa waktu lalu.

Pemerintah daerah diimbau mengedepankan pendekatan dialog dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meredam potensi konflik serta menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan damai dan sesuai aturan.

Arahan Presiden terkait pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) juga ditegaskan dalam forum itu. Budaya ronda malam disebut sebagai bentuk gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dan terbukti efektif sebagai sistem deteksi dini terhadap gangguan keamanan.

Sejumlah hal lain juga menjadi perhatian dalam menjaga iklim sosial yang kondusif. Kepala daerah diingatkan untuk menggencarkan program-program yang berpihak pada masyarakat kecil seperti bantuan sosial, pasar murah, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Aparatur pemerintahan disebutkan harus dapat menjadi teladan dengan tidak memamerkan kekayaan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.