Dalam waktu dekat Prabowo akan menggantikan Jokowi menjadi presiden, akankah kabinet Prabowo itu – itu saja, tentu akan berganti, begitu juga pemangku kepentingan inipun akan berubah, rotasi atau bergantian tak ubahnya kemarin Erlangga sekarang Jokowi menjadi ketua DPP Partai Golkar.
Bantuan Pemerintah kerap menjadi alat politik, masyarakat awam dengan peraturan, siapapun DPR maupun Pemimpinnya sudah menjadi kewajiban baginya membantu rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran pemerintah tidak bersumber dari tangan pribadi, untuk menjadi pemegang amanah uang rakyatpun harus bersedia disumpah dalam pelantikannya, karena anggaran pemerintah bersumber dari semua rakyat.
” Sebut saja Makdin (47) salah seorang warga dikecamatan Blangkejeren, merupakan simpatisan caleg kemarin, Kembali pada pilkada ini simpatisan pasangan kawan calon Bupati, hanya saja kemarin acara caleg hari ini acara pilkada, kini diapun katanya masih menunggu janji dari caleg simpatisannya kemarin, belum juga dia rasakan, 3 periode berturut-turut semoga sekali saja hasil perjuangan itu dirasakan, untuk perbaikan tempat berteduh hasil jerih payah rangkul om-om menyukseskan pesta caleg itu rasanya tidak salah”,imbuhnya.
“terendus bisikan perangkat desa seperti akan dapat jatah besar, sosoknya seperti menjadi tim gelap menjelma dari pintu belakang, mencuri dan menjual KK, ia kan saja penentunya nanti di hari pencoblosan, ‘ pintanya. semakin jauh api dari panggang rasaku, karena tim gelap tadi, lawan politik saya pada Pilkades, tentu hadiah saya akan ditikung”, cuapnya.
“Dikutip dari Salah seorang pengulu di Blangkejeren menyampaikan bahwa bantuan pemerintah program memperbaiki rumah atau perehapan dijadikan sebagai bahan politik sangat memalukan dan melukai perasaan warganya, yang saat ini setatusnya menjadi pendukung Paslon pilkada karena ketertarikan pribadi dan lainnya sementara banyak dari kalangan warganya simpatisan DPR RI itu”, katanya.
Ditempat terpisah, Saparudin Telpi Ketua LSM Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK) sekaligus mantan simpatisan caleg. “kawan seperjuangan saya juga sama sekali tidak pernah terima upeti atau hadiah bantuan, hal ini bukan salah kita, salahnya mereka ada pada moral, adap bermasyarakat tanggung jawabnya.
Kenapa mesti menatap bantuan perehapan, bantuan pemerintah itu banyak sekali, berbagai macam, fokuslah dalam program buat rencana kedepan, tidak usah meratapi bantuan, bantuan itu tempatnya kepada dia yang sudah tidak mampu, tidak usah karena iming-iming merusak pemikiran cemerlang, masyarakat Gayo Lues orang pintar, kamu bisa, kamu masih kuat dari sisimanapun, tidak ada orang Gayo dalam istilah “gidemu man”, jangan ikut – ikutan sebab generasimu bercermin dari dirimu.
Ciptakan lapangan kerja, bila terkenda baru minta solusi dari pemimpin, orang Gayo berjiwa pemimpin gali diri kita, tidak pernah dari nenek moyang, kita di ajarkan menerima bantuan, kita di ajarkan mandiri, “jem 5 soboh Ngoro dabuh berume”, jika bantuan yang ada di pemikiran kita kapan kita berpikir maju, semangatlah wahai saudara tentukan masa depanmu, bukan bantuan tahun depan”, tegasnya.
Kata – katanya begitu memotivasi, membangunkan dari tidur panjang yang terhipnotis jaman modern, sejatinya orang Gayo memang diajarkan mandiri. Gayo Lues tempo dulu tempatnya adap dan perilaku terpuji.
Ketua FMPK itu meminta kepada pihak pemerhati kebijakan dan anggaran negara, “saya harap dapat melirik kepala desa dalam pengelolaan dana desa, kepala desa jangan mengabaikan tugas berat yang sudah dipercaya rakyatnya, program mensejahterakan rakyat menjadi tanggung jawab, pihak inspektorat kami berharap dapat memeriksa BUMK sampai dimana sudah capaian keberhasilannya, apa tidak ada ide – ide cemerlang dari adik – adik kita yang sudah sarjana, rangkul mereka agar berkurang pengangguranpun, agar berguna ilmu yang digalinya, itu tugas seorang pemimpin juga”, tambahnya. (TIM)
