Oleh : Mhd Raihan Pratama Salim
Banda Aceh – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Kedokteran Hewan USK yang tergabung dalam HMI Cabang Banda Aceh menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, pasca kegiatan rapat paripurna penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Pertemuan Ketua DPRK Banda Aceh dengan HMI Cabang Banda Aceh disambut dengan hangat. Dalam kesempatan tersebut, HMI Komisariat FKH USK mendapatkan kesempatan dalam meyampaikan beberapa aspirasi.
“Kami sangat membuka tangan untuk seluruh kalangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan, tidak terkecuali kalangan mahasiswa. Sesuai dengan slogan DPRK Banda Aceh yakni komunikatif dan aspiratif, kami siap mendengar seluruh aspirasi masyarakat dan siap memberi solusi atas permasalahan yang ada,” ujar Irwansyah ST, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPRK Banda Aceh periode 2024-2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mhd Raihan Pratama Salim selaku Ketua Komisariat HMI Fakultas Kedokteran Hewan USK Banda Aceh menyampaikan beberapa hal, seperti meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas dan lebih ketat dalam manajemen kesehatan hewan khususnya hewan ternak. Mengingat kondisi saat ini kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak kembali muncul. PMK merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Apthovirus yang bersifat infeksius dan akut serta penularannya sangat tinggi pada hewan berkuku genap seperti sapi dan kambing. Dampak yang ditimbulkan dari PMK terhadap ekonomi sangatlah besar, diperkirakan pada tahun 2022 kerugian ditaksir sebesar Rp 38,67 triliun. Walaupun jarang kasus PMK menyerang manusia, namun ada beberapa laporan PMK dapat terkena pada manusia.
“Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah mulai kembali merebak di Indonesia. Wilayah Aceh sudah banyak muncul kasus yang merebak dikalangan peternak. Kota Banda Aceh masih belum melaporkan data terkait kasus PMK. Namun tetap perlu langkah mitigasi untuk mengatasi permasalahan ini, seperti pengetatan jalur masuk dan keluarnya hewan ternak. Tidak hanya jalur darat, namun jalur laut perlu juga mendapatkan perhatian khusus karena sering terjadi kecolongan sehingga menyebabkan penyebaran PMK yang tidak terkontrol,” ujar Ketua Komisariat HMI FKH USK.
HMI Cabang Banda Aceh yang di pimpin oleh Syifaul Huzni, siap membantu pemerintah untuk menjadi mitra sinergis dalam mengatasi permasalahan PMK ini. “Benar, kita siap membantu pemerintah Kota Banda Aceh untuk sama-sama mengatasi permasalahan PMK ini karen HMI Cabang Banda Aceh sangat serius dalam membantu dan menyuarakan isu-isu strategis yang melibatkan masyarakat,” tambah Syifaul Huzni.
Selain permasalahan PMK, Raihan juga menyampaikan kondisi profesi dokter hewan yang masih belum memiliki UU Profesi dan Pendidikan Dokter Hewan, sehingga kedokteran hewan sampai saat ini masih belum memiliki konsil Dokter Hewan. RUU Profesi dan Pendidikan Dokter Hewan sudah lama dicanangkan dan pada tahun 2019 sudah pernah masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) DPR RI namun tidak kunjung disahkan. “UU Profesi dan Pendidikan Dokter Hewan sangatlah penting, mengingat peran dokter hewan sangatlah krusial. Kondisi PMK hari ini sangat membutuhkan peran dokter hewan. Untuk mengatasi permasalahan penyakit emerging diseases dan Re-emerging diseases tentunya dibutuhkan tenanga dokter hewan yang lebih dan berkualitas. Ditambah lagi program bapak Presiden RI Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis membutuhkan peran dokter hewan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berkualitas,” sambung Raihan.
DPRK Banda Aceh akan berkomitmen membahas permasalahan ini dan akan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menuntaskan permasalahan yang ada. “Kita akan ajak beberapa pihak untuk komunikasi lanjutan terkait permasalahan ini, dan juga melibatkan pihak terkait seperti Fakultas Kedokteran Hewan USK dan PDHI Aceh untuk ikut andil dalam menuntaskan permasalahan ini,” tutup Irwansyah, ST dipenghujung diskusi.
