Banda Aceh – Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk subsidi untuk Aceh di tahun 2025. Ketua Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA), Heri Safrijal, S.P., M.P., menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Ir. Cut Huzaimah, M.P., atas komitmen meningkatkan dukungan kepada sektor pertanian Aceh.
Pada tahun 2024, Aceh menerima alokasi pupuk subsidi jenis urea sebanyak 100.364 ton dan NPK 94.121 ton. Namun, pada tahun 2025, alokasi tersebut bertambah menjadi 110.373 ton untuk urea dan 110.778 ton untuk NPK, mengalami peningkatan masing-masing sebesar 10.009 ton dan 16.557 ton.
Menurut Kepala Distanbun Aceh, Ir. Cut Huzaimah, penambahan alokasi ini merupakan implementasi janji politik Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait program swasembada pangan nasional. “Presiden berkomitmen agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” ujarnya.
Cut Huzaimah menjelaskan, peningkatan alokasi pupuk subsidi ini bertujuan mendukung produksi pangan lokal melalui penyaluran pupuk secara tepat waktu ke berbagai daerah. Selain pupuk, pemerintah juga menyediakan alat pengolah tanah, pompa air, bibit unggul, dan obat pembasmi hama untuk mendukung keberhasilan program swasembada pangan.
Ia menambahkan, ketersediaan pupuk subsidi ini akan berdampak pada stabilisasi harga pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. “Selama ini, suplai beras yang terbatas sering menyebabkan harga melonjak. Dengan peningkatan produksi lokal, kita dapat menekan ketergantungan pada impor dari negara seperti Thailand dan Vietnam,” katanya.
Namun, Cut Huzaimah menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya realisasi program pembelian gabah dan beras lokal oleh Bulog. Hal ini menyebabkan pemerintah harus mengimpor beras untuk kebutuhan operasi pasar. “Ke depan, kita harus fokus meningkatkan produksi dan pengadaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional,” tegasnya.
Harga jual pupuk subsidi seperti urea dan NPK tetap stabil, masing-masing Rp2.250/Kg dan Rp2.300/Kg. Sementara itu, pupuk NPK untuk kakao dijual Rp3.300/Kg dan pupuk organik Rp800/Kg. Sistem pembelian pun dipermudah melalui penggunaan kartu tani digital, meskipun petani yang belum memilikinya tetap bisa membeli dengan KTP.
Heri Safrijal menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya nyata mendukung petani di Aceh. “Penambahan alokasi pupuk subsidi ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan petani Aceh. Kami berterima kasih kepada Gubernur Aceh dan Kadis Distanbun atas kerja kerasnya,” ungkapnya.
PUSDA mengajak seluruh pihak untuk mendukung kebijakan ini agar program swasembada pangan dapat terwujud dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh. “Sinergi antara pemerintah dan petani adalah kunci suksesnya program ini,” tutup Heri.
