Opini – Kesuksesan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-II yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Banda Aceh tidak hanya tercermin dari kehadiran ulama lintas negara dan membludaknya jamaah. Di balik pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kerja intensif panitia, dukungan pemerintah, serta kesiapsiagaan aparat keamanan yang bersama-sama menjaga seluruh rangkaian acara berlangsung tertib dan kondusif hingga penutupan pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Muzakarah yang digagas Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) di bawah bimbingan Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi itu memperlihatkan bagaimana sebuah kegiatan keagamaan berskala internasional membutuhkan koordinasi lintas sektor, kesiapan teknis, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan keamanan bukan sekadar formalitas. Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel gabungan TNI-Polri dan unsur pemerintah daerah untuk mendukung pengamanan kegiatan. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, apel kesiapan personel, pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi, serta antisipasi terhadap potensi gangguan selama kegiatan berlangsung. Kapolresta Banda Aceh bahkan turun langsung memeriksa kesiapan personel di lokasi pada hari penutupan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam mengawal kegiatan yang menghadirkan ulama, tamu kehormatan, delegasi internasional, dan masyarakat dalam jumlah besar. Pendekatan humanis dan kesiapsiagaan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan jamaah dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman.
Kerja Panitia di Balik Besarnya Kegiatan
Penyelenggaraan muzakarah internasional dengan peserta dari berbagai daerah dan negara membutuhkan pekerjaan yang jauh melampaui pelaksanaan acara di panggung utama. Koordinasi kedatangan tamu, pengaturan akomodasi, pendampingan ulama, pelayanan delegasi, komunikasi antarpihak, serta pengelolaan kebutuhan jamaah merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan yang harus berjalan secara bersamaan.
Dalam konteks ini, keseriusan panitia membangun koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan menjadi faktor penting. Dukungan kelembagaan memungkinkan berbagai kebutuhan kegiatan ditangani secara terpadu, sementara koordinasi di lapangan membantu mengantisipasi perubahan situasi selama acara berlangsung.
Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif hingga penutupan patut diapresiasi sebagai hasil kerja bersama. Panitia tidak bekerja sendirian, demikian pula pemerintah dan aparat keamanan. Masing-masing unsur memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi demi memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan.
Pengalaman ini juga memberikan pelajaran penting bagi penyelenggaraan kegiatan keagamaan berskala besar di masa mendatang: perencanaan yang matang, komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan respons cepat terhadap kebutuhan lapangan merupakan fondasi keberhasilan sebuah acara.
Jamaah Rela Membiayai Perjalanan Sendiri demi Menghadiri Muzakarah
Di luar kesiapan penyelenggara, salah satu gambaran paling kuat dari muzakarah ini adalah antusiasme jamaah yang datang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri.
Banyak jamaah dilaporkan rela membeli tiket perjalanan menggunakan biaya pribadi demi menghadiri kegiatan tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi, bahkan dari Malaysia dan Thailand, untuk mengikuti rangkaian muzakarah di Banda Aceh.
Bagi sebagian jamaah, perjalanan menuju Aceh tentu bukan perkara sederhana. Biaya transportasi, waktu perjalanan, kebutuhan penginapan, dan pengeluaran selama berada di lokasi menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, keinginan untuk menghadiri majelis ilmu, bertemu para ulama, mempererat silaturahmi, serta mengikuti zikir dan rangkaian kegiatan keagamaan menjadi alasan yang mendorong mereka untuk tetap datang.
Antusiasme tersebut memberi makna lebih dalam bagi penyelenggaraan muzakarah. Kehadiran jamaah bukan semata-mata angka dalam laporan kegiatan, melainkan gambaran tentang kuatnya ikatan spiritual dan sosial yang menggerakkan masyarakat untuk berkumpul dalam sebuah majelis keagamaan.
Ketika seseorang bersedia mengeluarkan biaya sendiri untuk menempuh perjalanan antarpulau atau bahkan lintas negara, kehadirannya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti personal dan spiritual bagi dirinya.
Pada penutupan Minggu, 11 Oktober 2026, jumlah jamaah diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu orang yang memadati kawasan kegiatan. Besarnya partisipasi ini memperlihatkan bahwa muzakarah mendapat sambutan luas dari masyarakat, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi panitia dalam menjaga kelancaran pelayanan dan keamanan.
Keamanan dan Ketertiban sebagai Tanggung Jawab Bersama
Kondisi yang kondusif selama kegiatan tidak hanya bergantung pada petugas keamanan. Kesadaran jamaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, dan menghormati sesama peserta turut menentukan kelancaran acara.
Dalam kegiatan dengan konsentrasi massa yang besar, kerja sama semacam ini sangat penting. Pengaturan pergerakan jamaah, akses masuk dan keluar, arus kendaraan, serta pelayanan terhadap tamu memerlukan kepatuhan dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak.
Karena itu, keberhasilan pengamanan muzakarah patut dipandang sebagai bentuk sinergi antara penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat. Kehadiran aparat yang siap bertugas perlu berjalan seiring dengan pelayanan yang santun dan sikap jamaah yang tertib.
Lebih dari sekadar mencegah gangguan, situasi aman dan nyaman memungkinkan inti kegiatan terlaksana sebagaimana mestinya: mempertemukan ulama, memperdalam pemahaman tauhid dan tasawuf, memperkuat persaudaraan, serta menyampaikan pesan persatuan dan perdamaian.
Bukan Hanya Sukses Menyelenggarakan Acara
Kesuksesan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-II seharusnya tidak berhenti pada selesainya agenda tiga hari. Ada modal sosial yang perlu dipelihara, mulai dari jaringan ulama internasional, pengalaman koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga semangat para jamaah yang bersedia datang dengan biaya sendiri.
Bagi panitia, pengalaman ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan kegiatan berikutnya, termasuk dokumentasi, evaluasi teknis, pengelolaan relawan, pelayanan tamu, dan mekanisme koordinasi lintas instansi.
Bagi pemerintah dan aparat keamanan, kegiatan ini memperlihatkan pentingnya dukungan yang terencana terhadap kegiatan keagamaan yang memiliki jangkauan nasional dan internasional. Sementara bagi masyarakat, antusiasme jamaah menjadi pengingat bahwa tradisi majelis ilmu tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan umat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah muzakarah bukan hanya diukur dari padatnya lokasi kegiatan atau banyaknya tokoh yang hadir. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kegiatan itu mampu membangun persaudaraan, melahirkan manfaat, dan meninggalkan pengalaman positif bagi seluruh pihak.
Muzakarah ini telah memperlihatkan bahwa ketika panitia bekerja serius, pemerintah memberikan dukungan, aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional, dan masyarakat berpartisipasi dengan penuh kesadaran, sebuah kegiatan besar dapat berlangsung dalam suasana tertib dan bermartabat.
Dari Banda Aceh, muzakarah ini menyampaikan pesan bahwa kekuatan umat tidak hanya terletak pada banyaknya jamaah yang berkumpul, tetapi juga pada kemampuan untuk bekerja sama, saling menjaga, dan menghadirkan kedamaian. Jika semangat itu terus dipelihara, keberhasilan kegiatan ini dapat menjadi pijakan bagi Banda Aceh untuk semakin mengukuhkan diri sebagai pusat keilmuan Islam dan spiritualitas yang dihormati, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.
Penulis
Teuku Zulkarnaini
