JAKARTA, 15 September 2026 – Genap satu tahun Purbaya Yudhi Sadewa menakhodai Kementerian Keuangan. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tantangan domestik yang belum usai, Purbaya mengeklaim telah berhasil membangun pondasi optimisme publik melalui gaya komunikasinya yang cenderung lugas dan kontroversial.
Dalam wawancara reflektif tersebut, Purbaya mengakui bahwa langkah awal yang diambilnya adalah melakukan intervensi narasi. Ia menyadari bahwa citra “koboi” yang melekat pada dirinya merupakan strategi yang dirancang secara sadar untuk menekan sentimen pesimistis pasar. Ia berargumen bahwa dalam dunia ekonomi, ekspektasi publik memegang peranan krusial sebagai self-fulfilling prophecy. Purbaya bersikukuh bahwa ketika pemerintah menunjukkan keyakinan, investor dan pelaku bisnis cenderung akan lebih berani melakukan ekspansi, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi.
Namun, di balik retorika optimisme tersebut, catatan kinerja ekonomi menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Meskipun pemerintah mengeklaim pertumbuhan ekonomi mampu bertahan di atas level lima persen, angka tersebut dinilai belum memadai untuk menyerap angkatan kerja baru yang mencapai jutaan orang setiap tahun. Purbaya mengakui, untuk menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas dan mengurangi sektor informal, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 hingga 7 persen. Target ambisius 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pun menjadi tantangan besar yang menurut Purbaya masih dimungkinkan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih agresif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi pengelolaan fiskal, Purbaya menepis kritik mengenai ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada belanja pemerintah. Ia memaparkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama. Kendati demikian, ia mengakui adanya ruang perbaikan dalam efisiensi penerimaan pajak dan bea cukai. Purbaya menyoroti praktik under-invoicing pada komoditas ekspor seperti CPO dan batu bara sebagai salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara yang selama ini merugikan kas negara. Ia memastikan, ke depan, digitalisasi melalui National Single Window akan diperketat untuk menutup celah kebocoran tersebut tanpa harus menekan masyarakat melalui kenaikan tarif pajak baru.
Menanggapi polemik proyek kereta cepat yang dialihkan ke bawah koordinasi Kementerian Keuangan, Purbaya menjamin bahwa beban pembayaran utang tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut telah dilakukan restrukturisasi dengan tenor hingga 80 tahun dan melibatkan entitas Special Mission Vehicle (SMV) untuk menanggung beban operasional. Meski demikian, transisi beban proyek strategis ke dalam neraca negara tetap menyisakan pertanyaan besar terkait risiko jangka panjang bagi fiskal nasional.
Satu tahun menjabat, Purbaya tampaknya sadar bahwa dukungan publik di media sosial menjadi modal penting di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia mengakui sering memantau masukan netizen sebagai bahan evaluasi kebijakan di lapangan. Ke depan, tantangan sesungguhnya bagi sang menteri adalah membuktikan apakah narasi optimisme yang ia bangun mampu bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat atau hanya sekadar upaya menjaga stabilitas persepsi di tengah guncangan ekonomi dunia. (*)
