JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan pada posisi krusial di kabinetnya dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin, 14 September 2026 ini menandai kali kedua jabatan bendahara negara berpindah tangan hanya dalam waktu satu tahun sejak Purbaya dilantik pada September 2025 lalu. Pergeseran posisi ini memicu spekulasi luas di ruang publik, terutama terkait stabilitas kebijakan fiskal dan manajemen internal kementerian.
Di tengah dinamika ini, pengamat politik Ray Rangkuti melontarkan pandangan tajam terkait latar belakang pencopotan tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan rasa jengkel dari pihak istana terhadap gaya kepemimpinan menteri sebelumnya. Ketegangan disinyalir muncul akibat gesekan antara Kementerian Keuangan dengan Danantara terkait pengelolaan dana sebesar Rp128 triliun. Ketidakselarasan koordinasi yang terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo disebut-sebut menjadi katalisator bagi keputusan mendadak ini.
Menanggapi riuhnya spekulasi tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, memberikan bantahan sekaligus penjelasan mengenai urgensi pergantian ini. Ia menampik anggapan bahwa Presiden bertindak atas dasar emosi pribadi. Menurut Kamrussamad, alasan utama perombakan adalah perlunya akselerasi konsolidasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang dinilai belum tuntas selama setahun terakhir. Ia menyoroti bahwa sejumlah kebijakan dan komunikasi publik yang dilakukan menteri sebelumnya sering kali sulit diterjemahkan secara teknis oleh jajaran eselon di bawahnya, yang berimbas pada beban APBN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan pertamanya usai dilantik, Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dan mendukung program prioritas pemerintah. Suahasil mengisyaratkan bahwa fokus utamanya adalah melanjutkan estafet pekerjaan dengan meningkatkan efisiensi belanja tanpa harus memangkas alokasi secara serampangan. Ia menekankan bahwa transisi kepemimpinan ini akan dikelola secara profesional demi menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang diharapkan pasar. Meski publik menuntut kejelasan mengenai nasib kebijakan fiskal ke depan, pemerintah bersikukuh bahwa pergantian ini adalah langkah korektif demi efektivitas kerja kabinet menuju sisa masa jabatan periode 2024-2029. (*)
