JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran kepolisian menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme yang dinilai dapat mengganggu iklim investasi di berbagai kawasan industri. Imbauan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Jenderal Sigit menegaskan, pihaknya membuka saluran pelaporan bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme maupun pungli. Kepolisian diminta untuk merespons setiap laporan secara cepat agar kegiatan produksi dan operasional perusahaan tidak terganggu dan investasi dapat berjalan tanpa hambatan.
Menurut Kapolri, keamanan di kawasan industri menjadi kepentingan bersama, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi para pekerja. Ia menilai, kepastian hukum dan rasa aman sangat penting untuk mendukung aktivitas usaha di tengah upaya pemerintah memperkuat hilirisasi sektor mineral, energi, pangan, dan manufaktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jenderal Sigit juga menyampaikan bahwa Polri berkomitmen memastikan iklim usaha yang kondusif sehingga investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Dalam penilaiannya, segala bentuk gangguan seperti pungli dan premanisme harus segera ditangani demi menjaga daya saing investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan perusahaan agar tetap menjalankan kewajiban, menaati aturan, dan memenuhi hak-hak pekerja. Kepastian berusaha dan perlindungan tenaga kerja, menurut dia, harus berjalan berdampingan agar pertumbuhan industri dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Instruksi ini disampaikan di tengah dorongan pemerintah meningkatkan daya tarik investasi di dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi serta jaminan keamanan investasi. Polri menegaskan siap menjaga situasi yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat di lingkungan kawasan industri. (*)
