Banda Aceh, 31 Oktober 2025 — Ikatan Mahasiswa Pemuda Seuramoe Mekkah (IMP) menyatakan sikap tegas untuk mengawal dan menuntut pengungkapan tuntas dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh senilai lebih dari Rp420 miliar yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah memulai penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-12/L.1/Fd.2/10/2025, dan telah memeriksa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengelolaan beasiswa 2021–2024. Total anggaran yang dikelola dalam program ini mencapai Rp420,5 miliar, namun ditemukan adanya indikasi kuat penyimpangan penyaluran yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai rasa keadilan rakyat Aceh.
Koordinator IMP, Badridduja, menyebut praktik tersebut sebagai bentuk kejahatan pendidikan dan moralitas birokrasi yang tak bisa dibiarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beasiswa seharusnya menjadi hak mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, bukan alat kepentingan segelintir orang. Korupsi beasiswa adalah pengkhianatan terhadap masa depan Aceh. Kami tidak akan diam — kami akan mengawal kasus ini sampai para pelaku benar-benar diadili,” tegas Badridduja.
IMP juga menilai bahwa lemahnya pengawasan dan tidak transparannya pengelolaan beasiswa selama ini membuka ruang bagi praktik-praktik kotor di tubuh birokrasi Aceh. Karena itu, IMP mendesak BPSDM dan Pemerintah Aceh untuk mempublikasikan daftar penerima beasiswa tahun 2021–2024 secara terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik.
“Rakyat Aceh berhak tahu siapa yang menerima beasiswa itu. Jangan sampai program mulia di bidang pendidikan justru menjadi ladang korupsi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan masa depan anak-anak Aceh, IMP Seuramoe Mekkah siap turun aksi mengawal kasus ini hingga tuntas” tambah Badridduja.
IMP Seuramoe Mekkah menegaskan akan terus berada di garda terdepan bersama mahasiswa dan masyarakat sipil Aceh untuk mengawal penegakan hukum, memperjuangkan keadilan pendidikan, dan menolak segala bentuk pembiaran terhadap korupsi.
