JAKARTA | Isu penguasaan lahan dan hutan di Papua menjadi perhatian utama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam sambutan pada PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung pada Rabu, 2 September 2026, Elisa menyoroti semakin menjauhnya akses masyarakat adat terhadap tanah leluhur mereka. Elisa menyampaikan keprihatinannya di hadapan para pejabat pemerintah dan petinggi TNI yang hadir dalam forum tersebut.
Menurut Elisa, masyarakat Papua kini kerap menjadi pihak yang harus menyewa atau mengontrak lahan di atas tanah yang secara historis merupakan milik leluhur mereka. Ia mengungkapkan, proses penguasaan lahan di Papua selama ini lebih banyak melibatkan pengusaha besar dan pihak dari luar daerah. “Kami tinggal di Papua ini tapi hutan sudah habis, sebab semuanya dikuasai oleh para konglomerat dan orang-orang luar,” ujar Elisa di tengah forum.
Selain menyoroti penguasaan lahan, Elisa juga menyinggung persoalan pertambangan di Papua yang kerap berujung pada temuan keterlibatan pemodal besar, termasuk pejabat tinggi negara. Ia mencontohkan kasus tambang yang pemiliknya diketahui adalah kalangan jenderal dan pengusaha besar nasional. Dalam pandangannya, persoalan ini semakin mempertegas perlunya perlindungan hukum terhadap tanah adat dan eksistensi masyarakat asli Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Elisa meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap tanah adat dan hutan Papua. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, harus menjadikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Elisa Kambu merupakan mantan Bupati Asmat dan telah berkarier lebih dari tiga dekade di birokrasi Papua. Pria kelahiran Ayamaru, 12 Maret 1964 ini terpilih sebagai Gubernur Papua Barat Daya pada Pilkada 2024 dan mulai menjalankan tugas pada Februari 2025. Kariernya dimulai sebagai pendamping program di Bappenas lalu menjabat di berbagai posisi strategis di Merauke hingga Asmat sebelum akhirnya memimpin Papua Barat Daya.
Sebagai gubernur, Elisa kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengawal agenda pembangunan sekaligus memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan di tanah Papua. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat landasan perlindungan bagi masyarakat adat dan memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan hak-hak tanah ulayat dan keberlanjutan lingkungan di Papua. (*)
