JAKARTA, 10 September 2026 – Polemik mengenai ketidakakuratan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kian mencuat. Sistem yang dirancang pemerintah untuk memetakan kondisi kesejahteraan penduduk ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak mampu mencerminkan realitas ekonomi masyarakat di lapangan, bahkan berisiko memutus hak jaring pengaman sosial bagi warga yang seharusnya berhak menerima.
Sistem desil, yang membagi penduduk ke dalam sepuluh strata kesejahteraan, kini menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan justru terklasifikasi sebagai kelompok menengah ke atas atau berada di desil enam hingga sepuluh. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tersisih karena dianggap sebagai kelompok mampu hanya berdasarkan indikator statistik yang kaku, seperti kepemilikan aset warisan atau kondisi fisik rumah yang tidak lagi representatif dengan pendapatan harian mereka.
Metode statistik Proxy Means Test (PMT) yang diandalkan pemerintah dalam DTSEN dituding menjadi biang keladi ketimpangan data ini. Penggunaan indikator yang seragam tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi sektor informal telah menciptakan apa yang disebut sebagai blunder data. Ketika data di atas kertas tidak berbanding lurus dengan kondisi riil, terjadi inefisiensi anggaran yang berujung pada ketidakadilan sosial bagi masyarakat kelas bawah yang kian terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan kesulitan lapangan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pengamat menilai bahwa sistem desil ini ibarat cermin cembung yang gagal memantulkan fakta kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya evaluasi menyeluruh serta perumusan ulang kriteria kemiskinan yang lebih berlapis dan komprehensif, puluhan juta warga yang berada di ambang kemiskinan terancam kehilangan akses perlindungan negara. Pemerintah didesak untuk segera turun tangan meninjau realitas di lapangan dan berhenti terpaku pada angka-angka statistik yang tidak lagi relevan dengan denyut nadi ekonomi rakyat kecil. (*)
