Gayo Lues — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional mulai menunjukkan hasil konkret di Kabupaten Gayo Lues. Pada Rabu (23/7/2025), Perum Bulog Cabang Aceh Tenggara secara resmi memulai kegiatan penyerapan jagung hasil panen petani lokal, sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Kegiatan serap jagung perdana ini dipusatkan di Gudang Bulog Kabupaten Gayo Lues dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polres Gayo Lues dan Dinas Pertanian. Kehadiran dan pengawasan langsung dari aparat kepolisian menjadi penegas bahwa program ini bukan hanya soal distribusi pangan, tetapi juga bagian dari agenda nasional untuk menjamin kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
Kapolres Gayo Lues, AKBP Hyrowo, S.I.K., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Bulog, menetapkan harga beli jagung pipilan dengan kadar air 18–20 persen sebesar Rp 5.500 per kilogram. Sementara itu, untuk jagung dengan kadar air sekitar 14 persen, harga ditetapkan sebesar Rp 6.400 per kilogram. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi petani yang selama ini terjebak dalam permainan harga pasar yang tidak menguntungkan.
“Ini sangat membantu masyarakat atau petani jagung. Namun, dari hasil koordinasi kami dengan Bulog Aceh Tenggara, saat ini masih ada kendala di lapangan, terutama terkait kadar air jagung yang masih tinggi akibat cuaca hujan. Beberapa titik bahkan menunjukkan kadar air hingga 23 persen,” jelas Kapolres.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kapolres mendorong agar Bulog memanfaatkan fasilitas pengering jagung milik Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Gayo Lues. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjamin kelancaran program ini, mulai dari penyediaan pupuk subsidi hingga penyuluhan teknis kepada petani.
“Harapan kami, penyaluran bantuan pupuk subsidi bisa membantu masyarakat dalam proses penanaman. Kami di sini hanya sebagai penggerak, jadi kita butuh dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Bulog, dan seluruh stakeholder agar petani jagung benar-benar merasakan manfaat dari program ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Aceh Tenggara, Fahmi Siregar, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya meliputi dua kabupaten, yakni Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Saat ini, fasilitas penyimpanan jagung memang terpusat di Aceh Tenggara. Namun, ia membuka peluang kerja sama dengan Dinas Pertanian Gayo Lues apabila terjadi peningkatan volume serapan.
“Kalau antusiasme petani cukup tinggi, kita bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan fasilitas penyimpanan milik daerah. Kami siap menyerap jagung sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengimbau petani untuk tetap semangat dalam menanam jagung, karena pemerintah telah memberikan jaminan harga dan Bulog siap menjadi mitra strategis petani dalam menyerap hasil panen.
Optimisme juga datang dari para petani. Mat Rahim, petani jagung asal Desa Berhut, Kecamatan Terangun, menyatakan rasa syukurnya atas kebijakan penyerapan ini. Menurutnya, program ini sangat membantu, karena sebelumnya harga jagung yang dijual ke pasar lokal kerap tidak sebanding dengan biaya produksi.
“Kami sebagai petani jagung sangat bersyukur. Selama ini kami hanya bisa menjual jagung dengan harga rendah. Sekarang ada harapan baru karena pemerintah memberikan harga yang layak,” katanya.
Mat Rahim berharap program ini tidak berhenti pada penyerapan saja, melainkan juga diiringi dengan dukungan lain seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, dan pendampingan teknis agar produktivitas lahan dapat ditingkatkan dan kualitas hasil panen semakin baik.
Program penyerapan jagung di Gayo Lues ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara langsung di tingkat daerah. Dengan pengawasan dari aparat penegak hukum dan koordinasi lintas lembaga, harapan baru kini tumbuh di tengah ladang jagung Gayo Lues — sebuah ikhtiar untuk menjadikan petani bukan sekadar produsen pangan, tetapi juga subjek utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. (Abdiansyah)
