Gayo Lues – Musibah banjir yang merendam sebagian besar wilayah Kabupaten Gayo Lues belum sepenuhnya berlalu. Lahan sawah dan ladang yang menjadi tumpuan hidup warga masih tertutup lumpur, stok beras dan bahan pangan lainnya menipis, sementara harapan pulih perlahan terkikis oleh persoalan baru yang lebih menyakitkan: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah masa pemulihan pascabencana.
Baca berita BBM sebelumnya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi kini menjadi derita ganda bagi warga. Di sejumlah titik, antrean panjang terjadi setiap hari, namun pasokan yang tersedia di SPBU sangat terbatas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pengecer gelap yang menjual BBM dengan harga melambung tinggi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 per liter—harga yang jauh melampaui kemampuan ekonomi warga yang baru saja kehilangan sumber penghasilan akibat banjir.
Di tengah kesulitan yang melanda seluruh lapisan masyarakat, kemarahan dan kekecewaan publik memuncak setelah beredar luas di media sosial serangkaian unggahan yang diduga berasal dari anak seorang pejabat daerah. Mulai dari perjalanan ke luar negeri, pembahasan kendaraan mewah, hingga foto belasan jerigen BBM dengan tulisan “papaku beli minyak 15 jerigen”, konten tersebut memicu gelombang reaksi tajam dari warganet maupun masyarakat setempat.
Sorotan publik bukan semata-mata pada barang atau kemewahan yang ditampilkan, melainkan pada persoalan etika, empati, dan kesetaraan yang dinilai sangat mencoreng citra jabatan. Ketika sebagian besar warga masih berjuang memulihkan sisa harta benda yang tersapu banjir, bahkan harus berdesak-desakan berjam-jam demi mendapatkan sedikit BBM untuk keperluan sekolah anak atau mencari nafkah, unggahan yang memamerkan kelimpahan tersebut dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan yang sedang dirasakan rakyat yang dilayani.
Sparuddin, warga setempat yang menyampaikan keluh kesahnya kepada media ini, menyatakan kekecewaannya yang mendalam. “Terlihat jelas ada 15 jerigen dalam postingan itu. Mereka yang seharusnya menjadi teladan justru terlihat menguasai stok yang sangat banyak, sementara rakyat kecil harus mengantre tanpa kepastian atau terpaksa membeli dari pedagang gelap dengan harga yang tidak masuk akal,” ujarnya.
Ia memahami bahwa sebagian warga yang terpaksa menjual BBM dengan harga tinggi kadang dilakukan sekadar untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang terdesak pascabanjir. Namun hal itu tetap tidak bisa dibenarkan, apalagi jika dilakukan oleh lingkaran pejabat yang seharusnya menjaga ketertiban distribusi barang vital. “Tidak ada stok beras, lauk pauk pun sulit didapat karena lahan sudah diterjang air bah. Perilaku menyetok BBM dalam jumlah besar di rumah, sementara masyarakat sulit mendapatkannya, sungguh bukan sikap yang patut dicontoh,” tegas Sparuddin Telpi.
Warga kini terpaksa mengeluarkan biaya berlipat ganda hanya untuk kebutuhan dasar. “Bagaimana tidak gelap rasanya dunia ini? Yang berkuasa mendapatkan pasokan dengan harga murah dan bisa menyimpannya sebanyak yang diinginkan. Sementara rakyat harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk beraktivitas sehari-hari,” keluhnya dengan nada getir.
Perlu dipahami, materi yang beredar di media sosial belum membuktikan secara mutlak adanya pelanggaran hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pemilik akun maupun pihak keluarga terkait unggahan yang menjadi sorotan. Namun, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap unggahan di ruang publik dapat mengubah persepsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
Di saat warga masih menaruh harapan besar pada percepatan pemulihan pascabencana, perhatian utama pejabat seharusnya tertuju sepenuhnya pada kepentingan rakyat dan upaya mengembalikan kestabilan daerah. Masyarakat berharap pihak berwenang segera menelusuri kebenaran informasi ini, menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran, serta menjamin distribusi BBM dan kebutuhan pokok berjalan adil dan merata. Semoga Gayo Lues segera pulih sepenuhnya, aktivitas warga kembali normal, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga dengan baik. (J.porang)
