BANDA ACEH | Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh kembali menuai sorotan tajam. Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), M Ruhdi Anugerah, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di sejumlah wilayah di Aceh hingga saat ini belum berjalan optimal dan bahkan meninggalkan keresahan di tengah masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ruhdi saat memimpin aksi demonstrasi mahasiswa USK di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026).
Dalam aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan tersebut, massa mahasiswa sempat ditemui langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik ST MSi. Ruhdi menegaskan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kajian akademis yang telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan. Proses aksi tidak dilakukan secara reaktif, melainkan hasil observasi lapangan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan nyata.
Ruhdi mengungkapkan masih banyak masalah mendasar yang belum tertangani, terutama di sektor infrastruktur dan penanganan trauma masyarakat terdampak bencana. Ia mencontohkan kondisi jalur transportasi utama di Kabupaten Gayo Lues. Dari tiga jalur penghubung, hanya satu jalur yang dinilai sudah normal, sedangkan dua jalur lain—menuju Aceh Timur dan Kutacane, Aceh Tenggara—masih dilanda kerusakan dan kerap putus akibat longsor. Akibat kegagalan pemulihan infrastruktur ini, mahasiswa asal Aceh Tenggara bahkan harus menempuh perjalanan memutar melalui Subulussalam apabila hendak kembali ke Banda Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain akses transportasi, mahasiswa USK juga menyoroti kegagalan pemulihan kawasan berisiko tinggi seperti Kampung Agusen, Gayo Lues. Menurut Ruhdi, banyak warga di kampung tersebut yang setiap kali hujan turun, buru-buru mengungsi ke dataran lebih tinggi akibat trauma mendalam akan bencana susulan. Ruhdi menyatakan, daerah itu sudah tidak layak huni, namun penanganan normalisasi sungai yang pernah dilakukan pemerintah kembali rusak dan tidak diikuti upaya lanjutan.
Hal serupa terjadi di Kampung Canitoh, Gayo Lues, tempat pembangunan penahan banjir dan pengerukan sungai diklaim belum memadai. Akibatnya, kawasan tersebut sudah puluhan kali tergenang banjir sejak November tahun lalu.
Ruhdi tidak menampik adanya sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Namun demikian, ia menegaskan langkah tersebut jauh dari optimal dan belum memberi jaminan keamanan maupun kehidupan normal bagi masyarakat terdampak. Mahasiswa USK mendesak pemerintah daerah untuk segera mengintensifkan seluruh program pemulihan agar korban bencana benar-benar mendapatkan perlindungan maksimal.
Sebagai bagian dari aksi, mahasiswa USK juga akan menyerahkan hasil kajian dan sejumlah poin tuntutan kepada Pemerintah Aceh usai berdialog di Pendopo Gubernur. Ruhdi menegaskan, hadirnya mahasiswa di jalanan adalah sinyal jelas bahwa kondisi Aceh pascabencana sedang tidak baik-baik saja dan menuntut perubahan mendesak dalam penanganan rehab-rekon oleh pemerintah daerah agar rakyat Aceh tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam bencana yang terus berulang. (*)
